Diduga Ratusan Miliar Rupiah Sudah Dana APBN Disedot, Pekanbaru Tetap Saja Langganan Banjir

Pekanbaru, Indonesia–Warga Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau meminta agar pompa banjir di Parit Belanda difungsikan kembali. Karena sudah sejak 2018 tidak berfungsi lagi. Mereka sudah tak tahan menghadapi parahnya luapan air, khususnya saat curah hujan tinggi.

Lalu, berapa sudah duit negara yang dihabiskan untuk membangun pompa banjir yang tak lagi berfungsi itu?

Tak jauh dari pompa banjir di Parit Belanda, di situ ada juga Stasiun Pompa Banjir Sektor II. Berapa pula biaya membangun pompa banjir Sektor II ini?

Kemudian, seberapa banyak duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah habis membangun sektor-sektor Stasiun Pompa Banjir lainnya di Pekanbaru?

Itu artinya, diperkirakan selama ini sudah ratusan miliar rupiah Pemerintah Pusat mengucurkan dana untuk mengendalikan banjir di Pekanbaru. Namun kota ini tetap saja menjadi pelanggan setia banjir.

Banjir merupakan penyakit kronis yang dialami Kota Pekanbaru, dari dulu hingga kini. Selalu menjadi problema serius bagi setiap Wali Kota Pekanbaru terdahulu sampai sekarang seperti yang dihadapi Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun yang akrab disapa Uun.

Luapan air yang paling parah dan sering menjadi sorotan, terutama yang melanda Kecamatan Rumbai, khususnya Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Sri Meranti. Kecamatan Rumbai memang berdekatan dengan Sungai Siak.

Jika curah hujan cukup tinggi mengguyur Kota Pekanbaru, maka dapat dipastikan Kelurahan Meranti Pandak dan Sri Meranti bakal terendam, seperti yang selama ini kerap terjadi.

Untuk mengendalikan banjir terkait dengan luapan Sungai Siak, khusus di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, pada dasarnya di sana sudah ada dua lokasi Stasiun Pompa Banjir, yaitu Sektor II dan III.

Dari penelusuran dataprosa.com di lapangan, Stasiun Pompa Banjir Sektor III yang berlokasi di Parit Belanda, sejak 2018 memang tidak berfungsi lagi. Akibatnya, setiap kali curah hujan tinggi, aktifitas warga khususnya yang bermukim di kawasan Meranti Pandak dan Sri Meranti pun menjadi lumpuh akibat luapan air, seperti yang terjadi di Bulan Januari dan Februari lalu. Sampai-sampai, ada pula warga di sana yang mendesak agar Pompa Banjir di Parit Belanda diaktifkan kembali.

Bahkan pihak yang berkompeten di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) Wilayah III, Pekanbaru mengungkapkan kepada dataprosa.com baru-baru ini di Pekanbaru, jika curah hujan tinggi, maka Stasiun Pompa Banjir Sektor II kewalahan menghadapi lajunya debit air akibat tidak berfungsinya Stasiun Pompa Banjir Sektor III Parit Belanda. Jadi dengan begitu, maka tak heran kalau sampai sebagian Kecamatan Rumbai terendam banjir yang sangat parah.

Dikutip dari Media Center Riau, pada Januari–Februari 2024 lalu tercatat 516 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Rumbai terendam banjir luapan Sungai Siak.

Pengendalian banjir

Jika ditelusuri, dari tahun ke tahun pihak Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sering mengucurkan dana ke Provinsi Riau untuk kegiatan khususnya konstruksi pengendalian banjir.

Dari catatan dataprosa.com, di ibu kota Provinsi Riau ini sejak 2011 sudah direncanakan kegiatan pengendalian banjir sebanyak 13 sektor. Beberapa rumah pompa pun dibangun di sepanjang sungai. Namun, apa hasilnya bagi warga?

Dengan data kegiatan pengendalian banjir sebanyak 13 sektor itulah yang menjadi dasar alasan diperkirakan duit untuk kegiatan pengendalian banjir di Pekanbaru sudah ratusan miliar rupiah yang dikucurkan dari pusat.

Lalu, karena hasil dari kegiatan pengendalian banjir yang sudah dilaksanakan itu hasilnya tak jelas, maka kembali lagi diadakan kegiatan untuk menangani banjir. Namanya: Kegiatan konstruksi Urban Flood Control System Improvement (UFCSI). Kegiatan ini dibiayai dari APBN tahun anggaran 2023. Yang ditangani BWSS Wilayah III.

Dengan kata lain, proyek konstruksi UFCSI di bawah Satuan Kerja (Satker) Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera III Provinsi Riau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan sumber tertulis pada Kementerian PUPR yang dibaca dataprosa.com, untuk kegiatan konstruksi UFCSI tahun anggaran 2023 itu Pemerintah Pusat mengalokasikan dana dengan pagu paket Rp104.838.750.000,00 (Rp104, 83 miliar). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket Rp 104.838.750.000,00. Yang muncul sebagai pemenang pada pelaksanaan tender, yakni PT Minarta Duta Hutama Yodya Tower yang mengajukan penawaran Rp. 89.008.072.716,00 (Rp89 miliar).

Data pada Kementerian PUPR tersebut menyatakan, pada proyek pekerjaan konstruksi UFCSI, di dalamnya antara lain sudah termasuk pekerjaan normalisasi sungai dan penggantian pompa air lama di Parit Belanda.

Pada jadwal pelaksanaan proyek konstruksi UFCSI, kegiatan ditetapkan berlangsung selama 370 hari kalender dengan jenis kontrak tahun jamak.

Ada pun pelaksanaan lelang kegiatan UFCSI dijadwalkan pada Oktober dan November 2023. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan dimulai Desember 2023.

Namun dari pengamatan dataprosa.comlangsung ke lokasi Parit Belanda, terakhir pada 13 Maret 2024 lalu, tidak terlihat adanya aktivitas kerja untuk kegiatan UFCSI di sana. Sahril Kepala Balai WSS Wilayah III, terlebih Mario A Simanjuntak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I, seolah-olah masih “santai-santai” saja.

Sementara di pihak lain, terkait normalisasi sungai di Parit Belanda untuk tahun anggaran 2024 ini, pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru justeru masih sibuk “membujuk-bujuk” BWSS Wilayah III yang kini dipimpin Sahril, meminta bantuan agar segera menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

Sebagaimana yang tayang di Media Center Riau, Pemko Pekanbaru pernah meminta bantuan BWSS Wilayah III dalam upaya penanganan banjir. Normalisasi drainase dan sungai menjadi salah satu upaya jangka pendek yang dilakukan nantinya. 

Lantas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan, BWSS Wilayah III pada 2024 ini akan melakukan normalisasi Parit Belanda di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Normalisasi nanti merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir banjir di wilayah Kecamatan Rumbai akibat luapan Sungai Siak. Pasalnya, saat ini Kecamatan Rumbai menjadi wilayah yang cukup parah direndam banjir.

“Kami sudah komunikasi juga dengan BWSS. Di tahun ini BWSS Insyaallah ada pengerjaan di sana untuk di dekat Parit Belanda. Ada beberapa pekerjaan di situ nanti. Jadi itu tanggung jawab Balai dan Pusat,” kata Edu sapaan akrabnya, Kamis (25/1/2024).

Dia menyebutkan, sejumlah lokasi normalisasi telah dibagi pekerjaannya antara pemerintah kota dengan BWSS. Nantinya BWSS juga akan membantu melakukan normalisasi di Sungai Sail.

Untuk pelaksanaan dua kegiatan tersebut, lanjut dia, Pemko Pekanbaru akan menandatangani kerja sama dengan BWSS terlebih dahulu.

“Mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan MoU. Mana yang menjadi tanggung jawab Pemko dan Balai, nanti kita sinergikan,” terang Edu. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengungkapkan, pada 2024 ini, BWSS Wilayah III akan menambah sebanyak 9 pompa air di Parit Belanda.

“Sekarang baru 5 pompa air yang ada. Jadi BWSS sudah merencanakan untuk menambah sebanyak 9 unit lagi,” ujar Indra. 

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra Wilayah III bernama Sahril maupun Mario A Simanjuntak selaku PPK Sungai dan Pantai I, beberapa kali dihubungi dataprosa.com guna konfirmasi, tidak pernah berada di tempat. Bahkan Surat Konfirmasi yang disampaikan wartawan media ini ke kantornya, tidak ada tanggapan. ramses lg

2,079 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini