Dihubungi KPK, Ketum LSM APIJ Akan Segera Lengkapi Data

Jakarta, Indonesia – Setelah Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) menyampaikan surat Laporan Pengaduan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 16 Agustus 2021 atas temuan ketidak cocokan data harta kekayaan milik salah satu Direktur di Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Ketua Umum APIJ, Darwin N Sinaga, menyebutkan kalau laporannya telah direspon oleh pihak KPK.

Dalam perbincangan antara awak media dengan Ketum APIJ di Skretariat Pusat, tepatnya di Jl. Jenderal Ahmad Yani (baypass) Jakarta Timur, Darwin mengaku telah dihubungi oleh pihak KPK terkait laporan yang telah disampaikan tersebut.

“Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah menghubungi saya pada tanggal 3 September 2021 dan dalam perbincangan tersebut saya telah ditanyai beberapa hal serta petunjuk petunjuk yang harus APIJ lengkapi” tandas Darwin.

Darwin yang juga berprofesi sebagai Advokat mengaku sangat kecewa atas ketimpangan data antara harta yang tertera dalam data temuan dengan data yang ada dalam pengumuman LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) milik Direktur di Direktorat Jendral Anggaran tersebut.

“Sebagai masyarakat yang juga mewakili APIJ, saya sangat kecewa dengan sikap Direktur di Kementrian Keuangan itu, apalagi dia pejabat di Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, apa motivasinya untuk tidak memasukkan harta yang nilainya lebih dari 1 Miliar dalam LHKPN, dan sikap seperti itu sangat menodai kepercayaan publik atas kejujuran penyelenggara negara” tandas Darwin dengan dahi mengkerut.

Berdasarkan uraian informasi yang ada dalam lembaran LHKPN 2019 sub total harta kekayaan Direktur tersebut yang dilaporkan senilai Rp. 1.907.443.364,-, kemudian pada pada LHKPN 2020 menjadi Rp. 1.982.847.963,- sementara berdasarkan data temuan APIJ, ada pengakuan seseorang tentang Utangnya kepada Direktur tersebut dimana nilai piutang milik Direktur angkanya lebih dari Rp 1 Miliar.

Darwin yang juga pernah mendapat pelatihan Penyuluh Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK kepada awak media mengatakan akan segera melengkapi data-data tambahan yang dibutuhkan KPK sesuai anjuran yang telah disampaikan.

“APIJ akan berupaya untuk segera melengkapi data data sesuai anjuran dari pihak KPK, dan semoga KPK segera dapat memastikan apakah ada potensi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme atas harta yang tidak dilapor tersebut, yang pasti kita berpraduga baik dulu, karna yang lebih berhak memastikannya hanya KPK. Yang pasti harta yang dimasukkan dalam LHKPN dari tahun 2019 dan 2020 ada dikisaran Rp 2 Miliar per tahunnya kok biasa ada harta diluar LHKPN yang nilainya lebih dari 50%, kan janggal, anehnya lagi kenapa tidak dilaporkan, apa yang menyebabkan harta tersebut harus disembunyikan” tutup Darwin.

Sampai berita ini dilansir Direktur di Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia belum memberi tanggapan pada dataprosa.com, meski awak media sudah berupaya meminta tanggapan melalui kontak WhatsAppnya. ***dp-04

1,189 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia