Ratusan Buruh Korban PHK PT Ricry Terlunta-Lunta

Nasib para buruh yang terkatung-katung berunjuk rasa di belakang pintu pagar Kantor Gubernur Riau. Foto: dataprosa.com

Pekanbaru, Indonesia-Hingga kini, nasib 366 buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Ricry, Pekanbaru masih terkatung-katung.

Dari jumlah korban PHK tersebut, ratusan buruh kemudian melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Riau (Gubri) di Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (20/7-2020) pagi. 

Sesudah sekian lama melakukan orasi di luar pagar kantor Gubernur Riau, para pihak pengunjuk rasa yang diwakili kira-kira 15 orang kemudian diterima masuk ke gedung kantor gubernur diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Provinsi Riau Jonli mewakili Gubernur Riau Syamsuar yang berhalangan hadir.

Menurut keterangan Aris Nasution Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) PT Ricry sekaligus penanggung jawab Tim 13 kepada dataprosa.com di Kantor Gubernur Riau, Senin (20/7-2020), buruh sebanyak 366 itu di-PHK pada Oktober 2018 oleh pihak PT Ricry yang berlokasi di Pekanbaru.

Sejak tak bekerja lagi, para buruh korban PHK itu selanjutnya menuntut hak-hak mereka, yakni upah yang belum dibayar. Dalam kurun waktu sejak PHK hingga kini, Aris menjelaskan memang ada sebagian upah buruh yang sudah dibayar, namun sebagian besar belum menerima hak-haknya. 

Sejak di-PHK itu pula para buruh yang belum menerima hak-haknya, berulang kali menanyakannya ke pihak perusahaan, namun hasilnya nihil. Bahkan para buruh juga melakukan upaya-upaya jalur hukum. Lalu, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru kemudian mengeluarkan keputusan agar PT Ricry membayar hak-hak buruh korban PHK tetsebut.

Namun pihak PT Ricry tidak perduli dengan hasil putusan pengadilan.  Hingga kini perusahaan yang bergerak di bidang pabrik karet itu belum melaksanakan perintah pengadilan itu. Buntut-buntutnya, para korban PHK tersebut berulang kali melakukan aksi demo, seperti yang dilakukan pada pagi ini di Kantor Gubernur Riau.

Aris menginformasikan kepada dataprosa.com, ada pun perintah pembayaran hak-hak buruh korban PHK itu merupakan Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni tertanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani Eddi Sangapta Sinuhadji Panitera PN Pekanbaru.

Putusan tersebut antara lain memerintahkan agar PT Ricry membayar hak-hak para penggugat atas PHK secara tunai Rp30.831.537.000.

Dalam ruangan, pada pertemuan antara wakil-wakil para buruh dengan pihak Gubernur Riau yang diwakili Jonli itu para korban PHK menyampaikan uneg-uneg mereka. Inti dari pertemuan, masih membahas seputar tuntutan para buruh agar hak-hak mereka dibayarkan sesuai Keputusan PN Pekanbaru.

Jonli berjanji kepada para korban PHK, usai pertemuan tersebut pihaknya akan mempertanyakan seputar hasil putusan pengadilan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana tuntutan para buruh tersebut. dp-01

329 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia