Ratusan Warga Senama Nenek Belum “Gajian” dari Kebunnya Sendiri

Kebun sawit di Desa Senama Nenek

Pekanbaru, Indonesia-Ratusan warga Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, belum menerima “gaji” dari Koperasi Unit Desa Nenek Eno Senama Nenek (KNES).
                    
Di Desa Senama Nenek, ada 2.800 hektar lahan adat selama lebih dari 20 tahun dikuasai Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) V. Lalu, dimasa pemerintahan Presiden Jokowi, lahan atau kebun tersebut oleh PTPN V diserahkan kepada negara. Selanjutnya, negara mengembalikan kebun seluas 2.800 hektare beserta isinya itu kepada masyarakat adat Senama Nenek.

Untuk luas lahan 2.800 hektare itu negara melalui Menteri Agraria Dan Tata Ruang ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menyerahkan 1.385 sertifikat kepada warga.

Sesudah memiliki sertifikat tadi, logikanya warga akan menikmati hasil produksi kebun milik mereka. Tapi menurut informasi yang beredar di Senama Nenek, masyarakat pemilik kebun sawit yang menerima hasil produksi sawit mereka sendiri, disebut sebagai penerima “gaji.”

Di antara KNES yang mewakili masyarakat pemilik sertifikat lahan kebun dengan pihak PTPN V ada “Kesepakatan” yang dituangkan secara tertulis. Dalam “Kesepakatan” tersebut, di antaranya dituangkan bahwa kebun seluas 2.800 itu itu dikelola PTPN V dengan sistem single management. PTPN V membeli buah sawit para pemilik sertifikat, yakni melalui KNES.

KNES pertama kali memberikan gaji kepada si pemilik lahan dari hasil kebun si pemilik lahan itu sendiri, yakni pada 5 Februari 2020. Jumlah yang diterima setiap warga pemilik lahan merata, masing-masing Rp2.017.000 sesudah dikurangi berbagai potongan.

Bulan berikutnya, gaji yang diterima pemilik lahan bersertifikat itu setelah mengalami bermacam potongan, anjlok menjadi Rp1.301.598,24.

Meskipun gajian sudah berlangsung dua kali, yakni 5 Februari 2020 dan 5 Maret 2020 lalu, sejak lahan dikelola oleh PTPN V dan KNES, namun ratusan pemilik sertifikat belum menerima gaji.

Dari catatan Hendri, salah seorang Tokoh Masyarakat setempat kepada dataprosa.com, Minggu (8/3-2020), saat pembayaran gaji yang dilakukan KNES pada 5 Maret 2020 saja ada 448 pemilik sertifikat yang belum gajian.

Ada beberapa alasan mengapa pihak KNES belum memberikan gaji kepada ratusan warga yang memiliki sertifikat tersebut. Henri antara lain menginformasikan kepada dataprosa.com melalui sambungan telepon dari Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (8/3-2020), menurut pihak KNES lahan yang seharusnya milik warga itu sudah “dikapling-kapling untuk oknum tertentu.”

Guna melakukan konfirmasi, dataprosa.com yang berupaya menghubungi Ketua KNES bernama Muhammad Alwi Arifin berkali-kali melalui sambungan telepon dari Pekanbaru, Senin (9/3-2020), tidak aktif. Padahal beberapa waktu sebelumnya, dataprosa.com pernah menghubungi Muhammad Alwi Arifin dengan nomor yang sama, aktif. tim

2,340 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia