Wakapolda Riau: Umat Beragama harus Bersinergi

Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Toleransi Lintas Agama

Pekanbaru, Indonesia-Untuk Bebas dari cengkeraman radikalisme, umat  beragama harus bersinergi.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Provinsi Riau Brigjen Pol Drs Tabana Bangun MSi mengemukakan hal itu pada acara “Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Toleransi Lintas Agama” yang berlangsung pada Kamis (24/12-2020) sekira pukul 09.00 WIB di Ballroom, Hotel Ayola, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Ada pun tema pada dialog tersebut yakni: “Toleransi Beragama di Tengah Keberagaman, Tolak Intoleran dan Radikalisme Serta Deklarasi Bersama Kedamaian untuk Riau.”

Wakapolda berharap, Forum tersebut dapat membangun gagasan dan pemikiran yang bisa membangun Provinsi Riau lebih maju.

“Riau adalah daerah yang sangat memiliki potensi untuk memberikan makna positif bagi daerah-daerah lain. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang bisa hidup di Provinsi Riau,” kata Wakapolda.

Menurut Tabana Bangun, kerukunan adalah, suatu kondisi aman tenteram damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah pemeluk agama yang ada di Indonesia cukup banyak. Pemeluk agama Islam di Riau termasuk besar.

“Dengan keberagaman agama yang ada di Riau, kita semua berharap dapat membangun kerukunan. Kita berbangsa dan bernegara, tentunya harus tetap berlandaskan kepada Pancasila,” tandas Wakapolda.

Wakapolda menekankan, semua pihak menyikapi bahwa Pancasila sebagai ideologi harus tetap dipertahankan. Komunisme masih menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia

“Melalui Forum ini saya mendorong bangkitkan masyarakat Riau untuk proaktif membela kebenaran yang ada. Radikalisme perlu diwaspadai karena dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan di antara komponen bangsa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bersama. Radikalisme muncul karena ketidaktahuan akan ajaran agama. Radikalisme muncul karena semangat berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama,” tegasnya.

Selanjutnya Wakapolda menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yakni:

1. Membentuk forum solidaritas
2. Memberi fasilitas kepada Badan Musyawarah
3. Pembinaan jaringan kerja sama antara umat beragama.

Turut hadir pada acara, yakni Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Junaidi Lubis, Budayawan Syaukani Al Kharim, Ketua GMKI Junelka Lisendra Padang, Sekjen PMKRI Erika Yulviani Saragih, Ketua GMNI Pekanbaru Wanzul Fazli Intizam, Ketua Komisariat UIN Riau Muhammad Fauzi dan seluruh peserta dialog 20 orang.

Sebelumnya, pihak Panitia mengawali acara Dialog dengan menyampaikan kata sambutan. Menurut Panitia, keberagaman dan perbedaan di antara masyarakat Indonesia adalah suatu kesatuan untuk membentuk Indonesia yang lebih maju. Dengan adanya forum dialog ini, dapat membuka wawasan untuk membangun Provinsi Riau yang lebih baik.

Di pihak lain, Budayawan Syaukani Al Kharim memaparkan, munculnya kelompok radikalisme dimulai dengan narasi yang buruk. Dapat kita lihat di media sosial (Medsos, red).

“Apabila narasi yang digunakan narasi yang membagun dan narasi yang bagus, tidak akan menjadi masalah,” ucap Syaukani.

Syaukani berharap agar forum ini dapat mengeluarkan suara yang baik untuk melahirkan generasi muda yang dapat membangun.

“Saya sangat merisaukan narasi yang banyak muncul di media sosial. Narasi ini yang dapat merusak pembangunan negara. Secara budaya, Indonesia tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah, adanya sekelompok orang yang ingin mengambil kekuasaan dengan cara yang ilegal,” ungkapnya.

Budayawan itu menilai, tidak ada pekembangan pembangunan ini dilakukan tanpa dialog. Kebudayaan menjadikan dialog sebagai instrumen.

“Tentu kita semua berharap kelompok Cipayung menjadi motor untuk berdiri paling depan dalam pembangunan Riau,” tutur Syaukani.

Dalam pada itu Junaidi Lubis menyebutkan, toleransi, keberagaman, radikalisme adalah istilah yang sering dipakai saat ini. Berbicara perspektif keagaaman, umat Muslim dicipkatan bagaimana untuk bisa membuat Tuhan/ Allah senang.

“Dalam hubungan kita sesama kita sebagai makhluk, harus dapat menjaga ketentraman. Ini sesuai dengan Pancasila,” ujar Dosen UIN itu.

Ada pun isi Deklarasi Toleransi, yaitu:

1. Menolak Rasisme dan menolak intoleransi yang dapat memecah sesama anak bangsa;

2. Membangun dan memperkuat toleransi antaragama, suku, ras dan etnis dalam rangka mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup beragama;

3. Menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan radikalisme atas nama agama;

4. Mendukung sparat penegak hukum dalam hal ini Polda Riau untuk menindak segala bentuk usaha-usaha dalam rangka mengganggu kesatuan dan persatuan di Negara Indonesia, terkhusus Wilayah Provinsi Riau. rls/dp-01

60 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia