Dukung KPK, Dai Muda Jihad Anti Korupsi

Jakarta, Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) menggelar kegiatan “Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi” di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta.

Kegiatan ini digelar selama tiga hari, sejak Rabu-Jumat (24-26/4) guna membekali pengetahuan antikorupsi bagi 50 dai muda yang berdomisili dakwah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Dalam sambutannya, Penasihat KPK Budi Santoso mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat gerakan antikorupsi. Sehingga Keterlibatan NU dianggap sebagai tambahan kekuatan tersendiri bagi pejuang antikorupsi.

“NU sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, menjadi elemen strategis. KPK perlu merangkul seluruh elemen bangsa untuk mencegah korupsi secara massif,” ujar Budi.

Senada dengan Budi, Ketua Lakpesdam NU, Rumadi Ahmad juga mengajak para kader untuk berdakwah dengan menyebarkan semangat dan nilai-nilai antikorupsi demi Indonesia yang bersih dari korupsi. dan kegiatan yang diselenggaran tersebut dianggap sebagai wujud upaya.

“Kalau kita melawan dan kampanye tentang antikorupsi, maka itu adalah Jihad. Di mata Tuhan itu adalah perbuatan yang mulia” kata Rumadi.

Pada hari pertama, para peserta akan diberikan materi “Anti Korupsi Dalam Jamaah NU Dan Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat” oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Rimawan Pradiptyo dan Pendiri Jaringan GUSDUR-ian Alissa Wahid. Kemudian materi “Membangun Integritas Kader Penggerak NU Antikorupsi” oleh Rumadi Ahmad.

Hari kedua, peserta akan diberikan materi “Korupsi Sebagai Tindak Pidana” oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta dan mendapatkan semangat jihad melawan korupsi dari penyidik KPK Novel Baswedan.

Pada hari terakhir, para peserta juga akan mendapatkan materi dari penulis buku Jihad NU Melawan Korupsi Marzuki Wahid tentang “Community Development Dan Advokasi Dalam Dakwah Islamiah”.

Setelah itu, para Kader NU itu akan membuat rencana aksi (renaksi) yang didampingi oleh tim KPK dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas).* dns/rls

3,498 total views, 9 views today