Menhub Bidik Lima Pelabuhan Setelah Tanjung Periok

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, kembali menargetkan pelabuhan lain di Indonesia, untuk dapat mengikuti jejak Pelabuhan Tanjung Priok, mendapat penghargaan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan berita yang dilansir setkab.go.id, Hal tersebut disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 di ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin, (8/4/2019).

Pelabuhan yang ditargetkan untuk menjadi daerah bebas korupsi tersebut berjumlah lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya; Pelabuhan Tanjung Emas Semarang; Pelabuhan Belawan Medan; Pelabuhan Makassar; dan Pelabuhan Ambon atau Pelabuhan Sorong Papua.

“Tanjung Priok sudah menjadi daerah bebas korupsi, mereka sudah mendapatkan suatu apresiasi. Kami ingin, bukan hanya Tanjung Priok saja, tapi juga ada lima pelabuhan lain yang seperti Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang bebas korupsi. ” sebut Budi Karya.

Menurut Menhub dengan menjadi wilayah bebas korupsi maka akan tercipta integritas di Pelabuhan tersebut, sehingga tercapai peningkatan pelayanan mengingat Pelabuhan adalah penggerak kemajuan logistik.

“Karena pelabuhan adalah suatu motor dari kemajuan logistik suatu negara. Dalam catatan indeks logistik kita naik dari peringkat 63 ke 46. Satu prestasi yang baik, tetapi tidak cukup dengan itu, kita ingin terus mereformasi agar insan-insan Perhubungan ini memiliki suatu kontribusi yang baik,” ujar Menhub

Lebih lanjut Menhub menambahkan dengan menjadikan pelabuhan-pelabuhan bebas korupsi, diyakini selain meningkatkan kinerja, juga meningkatkan volume ekspor pada pelabuhan.

“Äpabila pelabuhan ini bisa memberikan kinerja yang baik dan melayani, Insya Allah, ekspor-ekspor investasi itu akan berkembang di Indonesia. Kenaikan volume ekspor itu menunjukkan kinerja semuanya itu bekerja dengan baik. Mereka benar-benar melakukan level of service yang maksimal,” tambah Menhub.

Menhub menegaskan bahwa untuk mewujudkan pelabuhan yang bebas korupsi tidak butuh anggaran, karena yang diperlukan hanya mengubah goal setting. Targetnya dalam 1-2 tahun hal ini dapat segera terlaksana.

“Praktis tidak menggunakan anggaran, kita atur suatu goal setting, kinerjanya yang kita lihat. Targetnya paling lama dua tahun paling cepat setahun,” pungkas Menhub.* (dns/setkab)

3,141 total views, 6 views today