LSM KPB: Proyek Peningkatan Jalan Rp9 M lebih Diduga Rugikan Negara Rp2 M lebih

Pekanbaru, Indonesia-Di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ada proyek Peningkatan Jalan Dalam Kota tahun anggaran 2022 berbiaya Rp9 miliar lebih, kuat indikasi merugikan negara kira-kira Rp2 miliar lebih.

Ruslan Hutagalung Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kesatuan Pelita Bangsa (LSM KPB) menyampaikan hal itu kepada dataprosa.com, Selasa (22/11-2022), di Pekanbaru.

Pada prinsipnya, LSM KPB sangat mendukung upaya-upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam membangun sarana maupun prasarana jalan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Karena hal itu sangat berkepentingan terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Ruslan Hutagalung menyebutkan, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan penelusuran ke lokasi proyek Peningkatan Jalan Dalam Kota di Kabupaten Pelalawan tersebut, yang dikerjakan oleh CV PKA dengan Konsultan CV APM.

Dari hasil investigasi LSM KPB di lokasi,  penghamparan material pada pekerjaan proyek tersebut asal-asalan saja.

“Tanpa memperhatikan pembersihan dan pemerataan existing jalan sebelum melakukan penghamparan base. Sehingga patut dicurigai LSM KPB, elevasi jalan akan menumpuk ketebalan material yang dapat melanggar ketentuan Speksifikasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Revisi 2 Tentang Gradasi dan Mutu material. Yang pada gilirannya akan dapat terjadi ketebalan hamparan material di atas 25cm/15cm,” beber Ruslan.

Dia memaparkan, hal itu terlihat dari fisik pengerjaan hamparan base B dan base A yang ketebalannya di bawah ukuran ketebalan toleransi. Base B tidak boleh kurang dari rata-rata ketebalan 23/22 cm dan base A setebal rata-rata 14 cm .

“Hasil pengamatan LSM KPB di lapangan, sangat terduga adanya hamparan base B dengan¬† ketebalan 20 cm dan mutu base B-nya diduga 30 persen batu bulat dan pasir 20 persen. Hal ini sangat jauh dari ketentuan Spek 2018 Rev 2,” urainya.

Menurut Ruslan, ada dugaan potensi kerugian keuangan negara Rp2 miliar lebih. Yang dimaksud Ruslan Hutagalung dalam kerugian negara itu, seperti kurangnya ketebalan base B setebal 4 cm di beberapa sta pekerjaan dan kurangnya ketebalan base A setebal 2 cm dari ukuran toleransi yang di tentukan oleh Spek 2018 Rev 2 yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR sebagai acuan teknis yang wajib dipatuhi di Indonesia.

“Mutu base B diduga campuran pasirnya melebihi 10 persen dan campuran base A-nya sengat tidak masuk jodmik karena tidak terbuat dari abu batu atau campuran ayakan,” papar Ruslan.

Menanggapi apa yang disampaikan Ketua Umum LSM KPB, Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan Joko Sutiardi kepada dataprosa.com, Rabu (23/11-2022) pagi melalui aplikasi WhatsApp (WA) menyatakan, akan meneruskan hal itu ke Tim Teknis pihaknya. Namun hingga berita ini tayang pada malam ini, belum ada informasi selanjutnya dari Joko.

Sementara itu di pihak lain Ruslan Hutagalung kepada dataprosa.com menegaskan, jika tidak ada perubahan pekerjaan material base B dan base A yang signifikan di lokasi kegiatan tersebut, LSM KPB akan melaporkannya ke pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selaku aparat hukum pemberantasan korupsi. red


138 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia