Warga Gugat SHP Gedung DPRD Inhil ke PTUN Pekanbaru


Pekanbaru, Indonesia-Abdul Samad, melalui kuasa hukumnya Freddy Simanjuntak dan Triandi Bimankalid secara resmi menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (29/7-2022) yang tercatat dalam nomor perkara 43/G/2022/PTUN.PBR.

Objek sengketa yang digugat yakni Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 76, Desa/Kelurahan Tembilahan Hilir. Ada pun penerbitan sertifikat tanggal 20 Agustus 2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil.

Menurut Freddy Simanjuntak, SHP yang digugat tersebut di atasnya telah berdiri gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil. Dan anehnya juga, di atas sertifikat Hak Pakai tersebut telah ada Ruko bertingkat yang dimiliki oleh orang perorangan yang memiliki Sertifikat Hak Milik. Padahal notabenenya, kata Freddy, menurut versi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil itu adalah aset Pemkab Inhil.

Kuasa Hukum Abdul Samad itu kemudian mempertanyakan, mengapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Inhil menerbitkan SHP ke atas nama Pemkab Inhil  pada tahun 2008, padahal satu tahun sebelumnya, yaitu pada 2007 BPN Inhil telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan adanya jual-beli tanah oleh Abdul Samad kepada dua orang pembeli tanah Abdul Samad.

Menurut Kuasa Hukum Abdul Samad yang bergelar doktor di bidang hukum itu, berdasarkan fakta hukum hal itu semakin membuktikan bahwa sistem administrasi di Kantor BPN Kabupaten Inhil adalah bobrok/semrawut dan wajar serta beralasan hukumlah kiranya apabila SHP Nomor 76 tahun 2008 tersebut dapat dikategorikan sebagai produk rekayasa dan terkesan dipaksakan pengeluarannya.

Freddy mengungkapkan, di dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut BPN Kabupaten Inhil telah melanggar aturan hukum dan ketentuan tentang proses dan pelaksanaan pendaftaran tanah dan proses penyajian data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pasal 26, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengakibatkan Surat Keputusan BPN Kabupaten Inhil dapat dikategorikan melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Kepatutan.

Selain itu, Triandi Bimankalid yang juga selaku Kuasa Hukum Abdul Samad mengungkapkan, dengan adanya bukti bahwa Sertifikat Hak Pakai tersebut cacat Administrasi secara hukum, maka sewajarnya SHP tersebut dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

“Maka dengan adanya gugatan Abdul Samad di PTUN ini, mari sama-sama kita menghormati proses hukum yang berjalan sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya. rilis/red

545 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia