Dengan Rp7 miliar, UPT V PUPRPKPP Riau Tuntaskan Pekerjaan Jalan 51 Hari Kalender?

Riau, Indonesia–Dari data dan informasi yang dihimpun dataprosa.com, untuk tahun anggaran 2023 di Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, ada alokasi dana untuk membiayai pekerjaan jalan dengan biaya kira-kira Rp9,5 miliar hingga Rp10 miliar.

Duit Rp10 miliar itu memang khusus untuk membiayai kegiatan pekerjaan jalan yang dikerjakan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V. Dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Riau tahun anggaran 2023.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, Tim Wartawan kemudian melakukan penelusuran di lapangan. Yang berlangsung pada paruh kedua Bulan Desember tahun lalu.

Ada pun proyek-proyek UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V yang ditelusuri itu tersebar di pelbagai desa yang berlokasi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau.

Penelusuran untuk di Kabupaten Kampar, umpamanya, dilakukan Tim Wartawan mulai dari ruas Jalan Flamboyan hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir.

Masih di wilayah Kampar, peninjauan proyek di lapangan kemudian berlanjut di ruas jalan Jembatan Kota Garo hingga ke dekat Kantor Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan Tapung Hilir.

Untuk pekerjaan jalan di Kabupaten Kuansing, investigasi wartawan mengarah ke ruas jalan di Kecamatan Pangean sampai ke Cerenti.

Investigasi yang dilakukan di kedua kabupaten tadi, terdiri dari 19 lokasi di Kabupaten Kampar dan 4 tempat di Kabupaten Kuansing. Hasil dari penelusuran tersebut didokumentasikan antara lain dalam bentuk 23 foto.

Seluruh ruas jalan yang diperbaiki oleh pihak UPT V,  Dinas PUPRPKPP Riau untuk tahun anggaran 2023 yang dibiayai APBDP Riau tak satu pun yang ditutup dengan lapisan aspal. 

Selanjutnya, dari pengamatan di lapangan, selain kegiatan pengerjaan agregat, tidak ditemukan perbaikan bahu jalan dan pekerjaan drainase serta tidak terlihat adanya pembersihan daerah milik jalan (DMJ) pada ruas jalan provinsi di wilayah kerja UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V tersebut.

Kepala UPT V, Dinas PUPRPKPP Riau bernama Basharuddin yang dihubungi dataprosa.com di salah satu kedai kopi di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Selasa (16/1-2024) sore, pukul 17.59 WIB menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pekerjaan dengan benar.

Lalu, mengapa perbaikan ruas jalan tidak ditutup dengan aspal? Bagaimana dengan pekerjaan perbaikan bahu jalan, drainase dan pembersihan pada DMJ?

Basharuddin mengakui, pada perbaikan ruas jalan yang rusak pihaknya tidak melakukan penutupan dengan aspal. “Yang kami lakukan adalah patching terbuka, dengan agregat kelas b saja,” ujar Basharuddin.

Dia kemudian memaparkan lebih lanjut. Patching itu ada terbuka dan patching tertutup. Pada pekerjaan patching terbuka, kata Basharuddin, dengan agregat saja. Tidak perlu ditutup dengan aspal seperti pada pekerjaan patching tertutup.

“Kalau kami pakai aspal, anggaran tidak ter-cover. Kami fokus di badan jalan saja. Perbaikan badan jalan dengan agregat terbuka. Tapi menjaga fungsionalnya,” tutur pria yang berpendidikan akademik Strata (S)-2 Teknik Sipil itu.

Sebelum menyudahi konfirmasi, Basharuddin sempat menyampaikan kepada dataprosa.com, dirinya dilantik menjadi Kepala UPT V, Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada 10 November 2023.

Jadi, dia menambahkan, dari anggaran kira-kira Rp10 miliar tadi, dirinya bertanggung jawab melakukan pekerjaan jalan tersebut dengan anggaran Rp7 miliar lagi. Dana yang Rp3 miliar menjadi tanggung jawab pejabat sebelum Basharuddin.

Dia juga menyebut, dari anggaran Rp7 miliar yang menjadi tanggung jawab dirinya, yang tersisa Rp624 juta. Dana yang tersisa itu, ujar Basharuddin, termasuk di dalamnya duit Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan biaya alat-tulis-kantor (ATK).

Lantas, apakah dalam menjalankan pekerjaan jalan tersebut sudah berlangsung dengan benar, tidak ada masalah?

Basharuddin yakin bahwa pekerjaan yang dilaksanakannya tidak ada masalah. “Insya’alah, tidak masalah,” ucapnya.

Sementara Ruslan Hutagalung, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kesatuan Pelita Bangsa (KPB) yang dihubungi dataprosa.com, Rabu (17/1-2024) di Pekanbaru, belum bersedia memberi komentar. LSM ini biasanya aktif menyoroti kinerja dinas terkait pekerjaan umum (PU). red

3,113 total views, 3 views today