Dishub Harapkan Rp10 M, Dapot Sinaga: Bus Trans Metro Pekanbaru tidak Produktif

Pekanbaru, Indonesia-Hingga kini, bisa jadi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dipimpin Yuliarso, masih menunggu-nunggu, kapanlah kira-kira duit Rp10 miliar bisa cair, guna mengelola bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang lagi terseok-seok. Masa penantian kucuran duit Rp10 miliar itu sudah lebih setahun.

Pengoperasian bus TMP bukanlah berorientasi untung-rugi. Itulah yang pernah dikemukakan Sarwono, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dishub Kota Pekanbaru kepada dataprosa com, di ruang kerjanya di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di Tenayan Raya, Kamis (21/7-2022) lalu.

Menurut Sarwono, pengelolaan bus TMP masih merugi. Sudah diadakan pengkajian, agar tidak rugi, pada prinsipnya dalam pengelolaan bus, ongkos per orang itu idealnya 10-15 ribu rupiah. Sedangkan tarif bus TMP yang berlaku kini, hanya Rp3 ribu per orang.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) pada 12 Januari 2022. Jadi, PT TPM bukan lagi bagian dari anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), tapi sudah mandiri

Dengan demikian, seyogianya kini yang mengelola bus TMP yakni PT TPM.

“PT TPM tadinya anak perusahaan PT SPP. Sekarang PT TPM sudah berdiri sendiri jadi Perseroda (Perseroan Daerah, red). Cuma, sampai sekarang belum ada penyertaan modal,” papar Sarwono.

Dia mengungkapkan, untuk membiayai pengelolaan bus TMP, membutuhkan penyertaan modal.

Bahkan, kata Sarwono, pada 2021 silam Pemko sudah mengajukan Program Legislasi Daerah (Prolegda) ke Komisi II, DPRD Kota Pekanbaru untuk penyertaan modal Rp10 miliar membiayai pengelolan bus TMP, agar di-Perda-kan.

“Sekarang ini, TPM masih dikelola Dishub (Dinas Perhubungan Kita Pekanbaru, red) melalui Unit Pelaksana Teknis. PT TPM baru di-Perdakan. Belum ada Perda Penyertaan modal. Dari sini, kondisinya masih menunggu. Sementara di masa transisi ini, UPT-lah yang memperbaiki armada yang rusak. UPT yang handle,” beber Kepala UPT.

Terkait pengajuan biaya Rp10 miliar itu, Dapot Sinaga Ketua Komisi II, DPRD Kota Pekanbaru, kepada dataprosa.com, Senin (15/8-2022) di ruang kerjanya di Komisi II, memberikan tanggapan.

Jika Prolegda Perda Penyertaan Modal yang diajukan tahun lalu itu disetujui DPRD Kota Pekanbaru, sia-sia jadinya. Mengapa? “Karena proses berjalannya TMP, tidak maksimal. Menurut saya, apa yang ada, dikelola saja dulu,” sebut Dapot.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melihat, bus TMP kurang produktif. Masyarakat masih enggan menggunakan bus angkutan umum itu. Jadi, kadang bus itu beroperasi tak ada penumpang.

“Mungkin faktornya, Kota Pekanbaru masih kecil. Kalau kota besar, mungkin TMP ini bisa jalan. Bus TMP ini merupakan program Kementerian Perhubungan seluruh Indonesia. Tapi begitu diberikan, biaya operasionalnya, kita (Pemko, red) yang menanggung. Sampai-sampai beberapa waktu lalu, gaji sopir tidak dibayar,” beber politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam penilaian Dapot, mengucurkan suntikan dana Rp10 miliar tidaklah semudah itu. “Tak segampang itu kita menerima pengajuan Perda Penyertaan Modal tersebut. Persoalannya, kemarin itu Pemko, kan colapse. Hutangnya saja masih banyak,” tuturnya.

Dia kemudian menambahkan, Prolegda Rp10 miliar bukan ditolak. Belum ada penolakan. Tapi masih dalam kajian. Dapot menuturkan, pada kas Pemko, tunda bayar masih ada. Pemko masih beruhutang Rp144 miliar. Termasuk hutang terkait bus TMP, bisa jadi hutang spare part (onderdil). dp-01


136 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia