Dugaan Proyek Fiktif Puluhan Miliar Rupiah di PUPR Pekanbaru, Bakal Ditindaklanjuti ke Kejagung

Jackson Sihombing.

Pekanbaru, Indonesia-Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi (DPD LSM Bara Api) Provinsi Riau akan menindaklanjuti laporan dugaan dua proyek fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Ketua DPD LSM Bara Api Provinsi Riau Jackson Sihombing menandaskan hal itu kepada dataprosa.com di Pekanbaru, Rabu (17/2-2021).

Empat bulan lalu, yakni pada Jumat (19/9-2020), LSM Bara Api melaporkan dugaan dua proyek fiktif yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) multiyears Kota Pekanbaru tahun anggaran 2015-2016 di Dinas PUPR Kota Pekanbaru ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekanbaru. Namun hingga kini, kata Jackson, prosesnya di Kejari Pekanbaru masih berkutat pada pengumpulan bukti dan keterangan (Pulbaket).

Kedua proyek yang dilaporkan itu, pertama, Proyek pembangunan Jalan Teluk Lembu Ujung Kawasan Industri Tenayan (KIT) dengan total anggaran sebesar Rp75,9 miliar. Proyek dimenangkan PT Virajaya Riau Putra KSO PT Lutvindo Wijaya Perkasa.

Kedua, Pembangunan Jalan Jembatan Siak V akses Tol Pekanbaru-Dumai. Proyek dimenangkan PT Berkat Yakin Gemilang dengan nilai penawaran Rp72,76 miliar.

Menurut Jackson, kedua proyek itu pada tahun 2015-2016 tidak dilaksanakan, tetapi kemudian baru dikerjakan pada 2018 dan 2019 oleh PT Bina Riau Sejahtera.

Dia menambahkan, pada saat Proyek pembangunan Jalan Teluk Lembu Ujung Kawasan Industri Tenayan (KIT) 2015-2016 dimenangkan PT Virajaya Riau Putra KSO PT Lutvindo Wijaya Perkasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kala itu dijabat Santi yang juga selaku Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas PUPR. Sebagai Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, yakni Azmi. Sedangkan Firdaus menjabat Walikota Pekanbaru dua periode, sejak 2012 hingga kini.

Begitu juga dengan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Jembatan Siak V akses Tol Pekanbaru-Dumai 2018 dan 2019 yang dimenangkan PT Berkat Yakin Gemilang dengan nilai penawaran Rp72,76 miliar. Jackson menyebutkan, selaku PPK juga dijabat Santi. Namun sejak 7 September 2018 Wali Kota Pekanbaru Firdaus menunjuk Indra Pomi selaku Kepala Dinas PUPR.

Karena merasa tidak puas dengan kinerja pihak Kejari Pekanbaru atas laporannya itu, kepada dataprosa.com Jackson menuturkan, itulah sebabnya mengapa dirinya akan menindaklanjuti laporan dugaan kedua proyek fiktif tersebut ke Kejaksaan Agung.

Dia menyatakan, jika apa yang dikerjakannya itu berhasil, toh ada penghargaan dari pemerintah. Yakni reward yang dihargai sebesar kurang-lebih Rp200 juta.

“Apabila ada putusan inkrah di Pengadilan, mendapatkan reward. Hal itu berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Reward atau penghargaan sebagai masyarakat pelapor,” ucap Jackson.

Dari keterangan yang disampaikan Jakson, pada saat LSM Bara Api melakukan observasi di lapangan, pihaknya mendapatkan keterangan dari warga setempat yang menyebutkan bahwa pekerjaan tahun 2015-2016 tidak ada.

Penjelasan warga kepada LSM Bara Api, saat itu ada sejumlah orang yang membawa pancang-pancang ke lokasi proyek. Namun di lokasi hanya melakukan foto-foto saja kemudian alat-alat tersebut dibawa kembali dari lokasi.

Hal itu yang kemudian menurut Jackson diduga digunakan sebagai bukti untuk melakukan pencairan termin sebesar 30 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp27,59 miliar.

Jackson menguraikan, hal serupa juga terjadi pada pekerjaan proyek pembangunan Jalan Jembatan Siak V akses Tol Pekanbaru-Dumai. Dari investigasi yang dia lakukan di lapangan, dirinya menyampaikan tidak terlihat adanya pekerjaan tersebut di tahun 2015-2016 meski nilai kontraknya cukup besar yaitu Rp72,76 miliar.

Beberapa warga di lokasi juga menyatakan hal yang sama. Hanya pernah ada alat-alat masuk, kemudian foto-foto. “Hanya sebatas itu saja.  Kemudian peralatan tersebut dibawa kembali dari lokasi,” ujar Jackson.

Namun anehnya, ujar Jackson, berdasarkan catatan laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, ada pembayaran sebesar Rp58,5 milar pada kegiatan tersebut. dp-01

259 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia