Jefri Murdani Ketua RT 04/RW 03, Tuah Negeri: SKGR Atas Nama An Diduga Langgar SOP

Pekanbaru, Indonesia-Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) atas nama An di atas tanah milik Sakdiah, kawasan Waduk dekat Perkantoran Walikota Pekanbaru yang masuk wilayah RT 04/RW 03, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau diduga melanggar Standar Operasional Penerbitan (SOP) SKGR di Kecamatan Tenayan Raya.

Proses penerbitan SKGR milik An itu, berkasnya bagaikan turun dari langit. Artinya, berkas sudah siap diketik, lalu turun minta tanda tangan kepada ketua RT, RW, Kelurahan, hingga pihak Kecamatan. Hal itu dikatakan Jefri Murdani Ketua RT 04 Kelurahan Tuah Negeri.

Hal hampir senada juga disampaikan dua orang sumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru. Kedua sumber yang enggan disebut namanya itu menjelaskan, sejak awal, mereka sudah memberitahukan kepada An, bahwa lahan atau tanah yang diklaimnya itu milik Sakdiah istri almarhum Hamid.

“Dari awal sudah saya utarakan tanah itu milik Sakdiah. Tapi An ngotot. Bahkan mengetik sendiri berkas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)-nya. Usai diketik, lalu turun meminta tanda tangan ke RT, RW, Lurah hingga Camat Tenayan Raya,” ujar sumber kepada wartawan. Lebih tragis lagi, kata sumber, gambar yang dipergunakan An dalam suratnya, menggunakan peta bidang milik Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

“Boleh dilihat dalam SKGR milik An, pasti menggunakan gambar peta bidang yang bersumber dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Artinya, hal itu merupakan pelanggaran berat yang dilakukan An. Dari mana dia memperoleh peta bidang itu, serta mengapa pihak-pihak terkait mau menandatangani surat yang jelas-jelas melanggar SOP dalam penerbitan SKGR itu?” ujar kedua sumber hampir bersamaan.

Sebelumnya, Jefri Murdani Ketua RT 04/RW 03 Tuah Negeri menjelaskan tata cara atau SOP mengurus surat tanah di daerahnya sesuai arahan Camat Tenayan Raya. Warga yang bermohon, harus membuat surat ke kelurahan. Isinya, minta agar lahan miliknya diukur. Lalu, kata Jefri, pihak kelurahan melanjutkan permohonan itu ke Koordinator Pengukuran Tanah di Kantor Kecamatan Tenayan Raya.

Setelah itu, tambah Jefri, koordinator pengukuran menurunkan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan melampirkan nama-nama yang akan turun ke lapangan, antara lain: 1 orang petugas GPS dari kantor kecamatan didampingi pegawai kelurahan, ketua RW, ketua RT, sempadan tanah hingga pemohon. Mereka secara bersama-sama melakukan pengukuran lahan atau obyek hingga selesai.

Selanjutnya, Jefri menjelaskan, Sesudah selesai melakukan pengukuran, berkas suratnya diketik pihak kelurahan dengan melampirkan gambar atau sket kart hasil pengukuran secara bersama itu. Dalam menerbitkan SKGR, tidak pernah  menggunakan peta bidang dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, tapi  menggunakan gambar atau sket kart yang diperoleh saat pihak-pihak sesuai SPT turun lapangan.

Sementara surat atau berkas milik An, bagaikan berkas yang turun dari langit. Berkasnya sudah diketik, lalu minta tanda tangan mulai dari sempadan, Ketua RT, Ketua RW, Kelurahan hingga Kecamatan Tenayan Raya. “Saat An datang bawa berkasnya, langsung saya bilang bahwa, lahan yang diklaimnya dalam surat itu, adalah milik Sakdiah, istri almarhum Hamid,” tegas Jefri.

Jefri menyebutkan, dirinya sempat 2 minggu tidak mau menandatangani suratnya, karena mengetahui bahwa lahan seluas 4.661 meter per segi itu milik Sakdiah dan keluarganya. “Tapi karena terus ditekan, diteror, siang-malam ditunggui di rumah, hingga diancam mau dilaporkan ke polisi, ahirnya saya tandatangani saja. Dengan catatan, An membuat surat pernyataan, jika terjadi permasalahan dikemudian hari, tidak akan melibatkannya,” ujar Jefri Murdani kesal. 

Kurang jelas diketahui, kata Jefri, mengapa An bisa mendapatkan Peta Bidang, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dan menjadikannya sebagai gambar dalam SKGR-nya.

“Saya bisa pastikan bahwa Peta Bidang dalam SKGR atas nama An, bukan hasil gambar dari lapangan. Karena penerbitan SKGR itu, tidak  ada petugas yang turun ke lapangan, termasuk kami sebagai Ketua RT,” ujarnya.

Di tempat terpisah,  Ahmad Yani tokoh masyarakat di lingkungan Jalan Badak yang merupakan mantan Ketua RW 03, Kelurahan Tuah Negeri mengatakan, di tahun 2018–2019 lalu saat pihaknya masih menjabat Ketua RW 03, pernah turun ke lapangan melakukan pengukuran. Dengan menggunakan Surat Perintah Tugas (SPT), pihaknya turun bersama Ketua RT, utusan kelurahan, utusan dari kantor Kecamatan Tenayan Raya hingga tukang ukur dari  Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Ahmad Yani mengisahkan, Tim melakukan pengukuran sekaligus mendata tanah warga yang akan terdampak pelebaran waduk dekat perkantoran Walikota Pekanbaru yang akan diganti rugi, luasnya mencapai sekitar 60 hektar. Saat pengukuran, semua pemilik lahan hadir. Tanah yang di-klaim An sekarang, saat pengukuran terdata atas nama Sakdiah, bukan atas nama Wah apalagi An.

“Saat pengukuran, para saksi sempadan tanah antara lain Nimis Yulita serta Ahmadsyah Harrofi juga menjelaskan bahwa, sempadan tanah mereka tercatat atas nama Sakdiah. Saat itu tidak ada tanah di daerah itu terdata atas nama Anita, serta tidak ada lahan yang sengketa,” papar Yani.

Sebagaimana diketahuiu, saat ini, Sakdiah melalui pengacara mengajukan gugatan terkait surat SKGR milik An di PTUN Pekanbaru dan saat ini masih berjalan. Tergugat adalah pihak Kecamatan Tenayan Raya  dan Kelurahan Tuah Negeri terkait terbitnya surat SKGR di atas tanah miliknya.

Penerbitan SKGR milik An dinilai non-prosedural. Ahmad Yani, mantan Ketua RW 03 yang juga tokoh masyarakat Badak, bersedia menjadi saksi di persidangan. “Saya siap hadir untuk memberikan kesaksian jika nantinya diminta terkait masalah lahan di sana. Saya akan bersaksi dengan apa yang saya ketahui,” tutur Ahmad Yani.

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum Sakdiah, Bintang Sianipar menjelaskan bahwa, gugatan itu dilayangkan untuk pihak Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya dan Kelurahan Tuah Negeri atas terbitnya SKGR tanah atas nama An di atas lahan milik klien-nya.

Bintang Sianipar yakin bahwa tanah seluas 4.661 meter yang akan diganti rugi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanahan itu, merupakan milik Sakdiah. Apalagi saat penerbitan SKGR, An cenderung melakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana mestinya.

“Menurut informasi yang kita peroleh, aparat RT dan RW tidak turun ke lokasi untuk mengukur lahan. Nanti akan kita buktikan di persidangan, itulah sebabnya pihak Kecamatan Tenayan Raya dan Kelurahan Tuah Negeri kita gugat ke PTUN,” ujar Bintang.

Hingga berita ini tayang, An belum berhasil dikonfirmasi. red

295 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia