LSM BAPDI Minta Gubernur DKI Jakarta Evaluasi Kepala Dinas LH

Indonesia, Jakarta – Sekjen Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) Darwin Natalis Sinaga, menuding Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto tidak patuh pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

“Kami kecewa atas sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto yang seolah tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai amanat UU No 14 Tahun 2002 tentang Keterbukaan Informasi Publik, makanya BAPDI memilih bersengketa dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Komisi Informasi DKI Jakarta.  BAPDI saat ini sedang menantikan agenda sidang sengketa Informasi terkait daokumen Informasi atas pekerjaan fisik yang menjadi temuan BPK. dikarenakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto selaku atasan PPID Dinas LH seolah enggan memberikan salinan dokumen dan/atau Informasi yang kami minta”, ucap Darwin.

Darwin yang juga merupakan praktisi hukum tersebut menyebutkan perbuatan Kepala Dinas LH tersebut berpotensi menabrak Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Apatur Sipil Negara .

“BAPDI akan segera melaporkan Kadis LH ke Inspektorat atas dugaan pelanggaran kode etik ASN, karena perbuatan demikian diduga menyalahi Pergub DKI tentang Kode Etik ASN. Apabila terbukti BAPDI meminta Gubernur DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup”, tutup Darwin

https://jurnalpembangunanonline.com/hukum/lsm-bapdi-minta-gubernur-dki-jakarta-evaluasi-kadis-lh-asep-kuswanto/

Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum dapat di hubungi terkait hal tersebut, adapun pesan Whatsap yang awak media ini sampaikan masih centrang satu (jurnalpembangunanonline.com).

https://naganews.co/1076/lsm-bapdi-minta-gubernur-dki-jakarta-agar-mengevaluasi-kadis-lh-asep-kuswanto/

Padahal jika merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Apatur Sipil Negara, Pasal 6 (enam) huruf c : Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf meliputi : c. Menaati ketentuan peraturan perundang undangan .(naganews.co)**p3/Red

411 total views, 5 views today