Bintang Sianipar: SKGR Atas Nama An Diduga Palsu akan Dibuktikan di Pengadilan

Pekanbaru, Indonesia-Bintang Sianipar, Kuasa Hukum Sakdiah kepada dataprosa.com, Sabtu (26/11-2022) menyampaikan, masalah legalitas surat pernyataan ganti rugi tanah atas nama An, proses penerbitannya tidak sesuai dengan SOP.

“Sebab penerbitan surat tersebut diduga palsu. Cuma, dugaan surat palsu tersebut harus diuji di pengadilan. Makanya, perkara tersebut kita gugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan ke Pengadilan Negeri (PN), karena administrasi surat tersebut tidak sesuai dengan SOP,” katanya.

Pada pemberitaan di media ini sebelumnya, Bintang Sianipar menjelaskan bahwa, gugatan itu dilayangkan untuk pihak Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya dan Kelurahan Tuah Negeri atas terbitnya Surat Keterangan Ganti Rigi (SKGR) tanah atas nama An di atas lahan milik klien-nya.

Advokad tersebut yakin bahwa tanah seluas 4.661 meter yang akan diganti rugi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanahan itu, merupakan milik Sakdiah. Apalagi saat penerbitan SKGR, An cenderung melakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana mestinya.

“Menurut informasi yang kita peroleh, aparat RT dan RW tidak turun ke lokasi untuk mengukur lahan. Nanti akan kita buktikan di persidangan. Itulah sebabnya pihak Kecamatan Tenayan Raya dan Kelurahan Tuah Negeri kita gugat ke PTUN,” sebut Bintang.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya di media ini, dengan membuat pernyataan, Ahmad Syah Harrofie dan Nimis Yulita masing-masing mencabut tanda tangan terhadap sempadan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah atas nama An.

Tanah yang menjadi sengketa antara Sakdiah dan atas nama An itu berlokasi di lingkungan Jalan Badak, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Para sempadan tanah tersebut antara lain Ahmad Syah Harrofie dan Nimis Yulita.

Nimis Yulita menulis Surat Pernyataan yang ditandatangani di kertas bermaterai Rp10 ribu pada 25 November 2022. Di situ Nimis antara lain menulis, tanah miliknya terletak di daerah Waduk, Kawasan Perkantoran Wali Kota Pekanbaru, tepatnya di RT 04/RW 03, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tebayan Raya, Kota Pekanbaru, berbatas/bersempadan dengan tanah Sakdiah dan Ahmad Syah Harrofie serta parit dan sungai. Dan tidak pernah bersempadan dengan tanah atas nama An.

Di Surat Pernyataan tersebut Nimis mengakui, dirinya memang pernah menandatangani sebagai sempadan di SKGR tanah atas nama An yang disebut-sebut di daerah Waduk, tapi dirinya melakukan penandatanganan tanpa turun ke lapangan dan karena dipaksa.

Melalui Surat Pernyataannya itu Nimis menyatakan, “mencabut” tanda tangan yang pernah dibubuhkannya di SKGR atas nama An.

Nimis menjelaskan, mulai dari dulu sampai sekarang dirinya tetap bertahan menyatakan bahwa lokasi tanah yang diklaim atas nama An adalah tanah atau ladang milik Sakdiah, isteri almarhum Hamid.

Dia juga menyatakan, dirinya menandatangani SKGR tanah atas nama An, itu karena An setiap saat tak kenal pagi, siang hingga malam datang ke rumah Nimis mendesak, sehingga Nimis merasa terganggu dan dengan keadaan terpaksa suratnya ditandatangani Nimis.

Lalu, Ahmad Syah Harrofie juga menulis Surat Pernyataan pada Pada 26 November 2022.

Di Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani di kertas bermaterai Rp10 ribu itu Ahmad menyatakan, memiliki tanah/lahan yang terletak di daerah Waduk, Kawasan Perkantoran Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya, tepatnya di RT 04 RW 03, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya. Yang bersempadan dengan Pemko Pekanbaru, Sakdiah, Wahab dan Nimis Yunita.

Ahmad membenarkan dirinya pernah menandatangani Surat Sempadan untuk An, dan ternyata setelah ditelusuri tanda tangan yang dibubuhkan Ahmad Syah Harrofie tersebut ternyata keliru dan dirinya pada saat penandatanganan tidak turun ke lokasi dan tidak ada pemberitahuan/undangan dari Juru Ukur. Maka dengan demikian tanda tangan yang dibubuhkan Ahmad Syah Harrofie di atas Surat atas nama An dicabut karena memang tidak bersempadan dengan An akan tetapi sebenarnya bersempadan dengan tanah Sakdiah.

Sebagaimana dilansir di media ini sebelumnya, Jefri Murdani Ketua RT 04 Kelurahan Tuah Negeri menyatakan, proses penerbitan SKGR atas nama An itu, berkasnya bagaikan turun dari langit. Berkas sudah siap diketik, lalu turun minta tanda tangan kepada ketua RT, RW, Kelurahan, hingga pihak Kecamatan.

Sumber yang berkompeten kepada wartawan menyebut, dari awal dirinya sudah mengutarakan tanah itu milik Sakdiah. “Tapi An ngotot. Bahkan mengetik sendiri berkas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)-nya. Usai diketik, lalu turun meminta tanda tangan ke RT, RW, Lurah hingga Camat Tenayan Raya,” ujar sumber kepada wartawan. Lebih tragis lagi, kata sumber, gambar yang dipergunakan An dalam suratnya, menggunakan peta bidang milik Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

“Boleh dilihat dalam SKGR milik An, pasti menggunakan gambar peta bidang yang bersumber dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Artinya, hal itu merupakan pelanggaran berat yang dilakukan An. Dari mana dia memperoleh peta bidang itu, serta mengapa pihak-pihak terkait mau menandatangani surat yang jelas-jelas melanggar SOP dalam penerbitan SKGR itu?” ujar kedua sumber hampir bersamaan.

Sebelumnya, Jefri Murdani Ketua RT 04/RW 03 Tuah Negeri menjelaskan tata cara atau SOP mengurus surat tanah di daerahnya sesuai arahan Camat Tenayan Raya. Warga yang bermohon, harus membuat surat ke kelurahan. Isinya, minta agar lahan miliknya diukur. Lalu, kata Jefri, pihak kelurahan melanjutkan permohonan itu ke Koordinator Pengukuran Tanah di Kantor Kecamatan Tenayan Raya.

Setelah itu, tambah Jefri, koordinator pengukuran menurunkan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan melampirkan nama-nama yang akan turun ke lapangan, antara lain: 1 orang petugas GPS dari kantor kecamatan didampingi pegawai kelurahan, ketua RW, ketua RT, sempadan tanah hingga pemohon. Mereka secara bersama-sama melakukan pengukuran lahan atau obyek hingga selesai.

Selanjutnya, Jefri menjelaskan, sesudah selesai melakukan pengukuran, berkas suratnya diketik pihak kelurahan dengan melampirkan gambar atau sket kart hasil pengukuran secara bersama itu. Dalam menerbitkan SKGR, tidak pernah  menggunakan peta bidang dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, tapi  menggunakan gambar atau sket kart yang diperoleh saat pihak-pihak sesuai SPT turun lapangan.

Sementara surat atau berkas milik An, bagaikan berkas yang turun dari langit. Berkasnya sudah diketik, lalu minta tanda tangan mulai dari sempadan, Ketua RT, Ketua RW, Kelurahan hingga Kecamatan Tenayan Raya. “Saat An datang bawa berkasnya, langsung saya bilang bahwa, lahan yang diklaimnya dalam surat itu, adalah milik Sakdiah, istri almarhum Hamid,” tegas Jefri.

Jefri menyebutkan, dirinya sempat 2 minggu tidak mau menandatangani suratnya, karena mengetahui bahwa lahan seluas 4.661 meter per segi itu milik Sakdiah dan keluarganya. “Tapi karena terus ditekan, diteror, siang-malam ditunggui di rumah, hingga diancam mau dilaporkan ke polisi, ahirnya saya tandatangani saja. Dengan catatan, An membuat surat pernyataan, jika terjadi permasalahan dikemudian hari, tidak akan melibatkannya,” ujar Jefri Murdani kesal. 

Kurang jelas diketahui, kata Jefri, mengapa An bisa mendapatkan Peta Bidang, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dan menjadikannya sebagai gambar dalam SKGR-nya.

“Saya bisa pastikan bahwa Peta Bidang dalam SKGR atas nama An, bukan hasil gambar dari lapangan. Karena penerbitan SKGR itu, tidak  ada petugas yang turun ke lapangan, termasuk kami sebagai Ketua RT,” ujarnya.

Jefri memastikan, bahwa Peta Bidang dalam SKGR atas nama An, bukan hasil gambar dari lapangan. Karena penerbitan SKGR itu, tidak  ada petugas yang turun ke lapangan, termasuk dirinya selaku Ketua RT.

Di tempat terpisah,  Ahmad Yani tokoh masyarakat di lingkungan Jalan Badak yang merupakan mantan Ketua RW 03, Kelurahan Tuah Negeri mengatakan, di tahun 2018–2019 lalu saat pihaknya masih menjabat Ketua RW 03, pernah turun ke lapangan melakukan pengukuran. Dengan menggunakan Surat Perintah Tugas (SPT), pihaknya turun bersama Ketua RT, utusan kelurahan, utusan dari kantor Kecamatan Tenayan Raya hingga tukang ukur dari  Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Ahmad Yani mengisahkan, Tim melakukan pengukuran sekaligus mendata tanah warga yang akan terdampak pelebaran waduk dekat perkantoran Walikota Pekanbaru yang akan diganti rugi, luasnya mencapai sekitar 60 hektar. Saat pengukuran, semua pemilik lahan hadir. Tanah yang di-klaim An sekarang, saat pengukuran terdata atas nama Sakdiah, bukan atas nama Wah apalagi An.

Saat pengukuran, para saksi sempadan tanah antara lain Nimis Yulita serta Ahmad Syah Harrofir juga menjelaskan bahwa, sempadan tanah mereka tercatat atas nama Sakdiah. Saat itu tidak ada tanah di daerah itu terdata atas nama An, serta tidak ada lahan yang sengketa,” papar Yani.

Penerbitan SKGR milik An dinilai non-prosedural. Ahmad Yani, mantan Ketua RW 03 yang juga tokoh masyarakat Badak, bersedia menjadi saksi di persidangan. “Saya siap hadir untuk memberikan kesaksian jika nantinya diminta terkait masalah lahan di sana. Saya akan bersaksi dengan apa yang saya ketahui,” tutur Ahmad Yani.

Lurah Tuah Negeri bernama Delawija Andrio maupun Camat Tenayan Raya Abdul Barri yang dihubungi dataprosa.com, melalui aplikasi WhatsApp (WA), terkoneksi, namun hingga kini tak ada respon.

Begitu juga dengan An, belum berhasil dihubungi dataprosa.com. red

324 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia