Deklarasi AP2SI Riau: Kurangi Ketimpangan Lahan dan Tingkatkan Ekonomi Rakyat

Pekanbaru, Indonesia-Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Riau bersama 9 Kelompok Perhutanan Sosial  (KPS) dan jaringan lembaga lingkungan memfasilitasi kegiatan pembentukan dan deklarasi Badan Pengurus Provinsi  (BPP) Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Provinsi Riau.

AP2SI adalah wadah perkumpulan bagi organisasi masyarakat yang bergiat di hutan, terutama mereka yang mengelola hutan dalam program perhutanan sosial.

Asosiasi itu lahir sebagai upaya untuk mengonsolidasikan setiap titik penerima perhutanan sosial, guna mendorong implementasi program perhutanan sosial dapat berjalan dengan baik, terutama mengarusutamakan prinsip hutan lestari dan petani sejahtera.

Demikian keterangan pers dari Walhi Riau yang diterima dataprosa.com, Jumat (15/7-2022).

Fandi Rahman, Manajer Akselerasi Perluasan WKR mengatakan terbentuknya AP2SI diharapkan memacu pengelola perhutanan sosial di Provinsi Riau untuk mengelola hutan dengan baik dan mendatangkan manfaat. “AP2SI bisa berkontribusi mengurangi konflik lahan sekaligus mendukung aktivitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh masyarakat,” kata Fandi.

Setelah 5 tahun mendapatkan legalitas, 9 KPS saat ini masih terkendala pengelolaan seperti keterbatasan modal, alat produksi dan sarana prasarana hingga kapasitas KPS.

Oleh sebab itu ke depan ada tiga perencanaan yang akan dilakukan oleh AP2SI Provinsi Riau, yaitu mempercepat pengelolaan pasca izin Perhutanan Sosial ke luar, memperkuat jaringan KPS dan penegakan hukum jika terjadi kerusakan lingkungan dan hutan khususnya pada wilayah yang telah berizin. “Diharapkan AP2SI Provinsi Riau bisa menjalankan mandat serta menyelesaikan persoalan para anggota,” ucap Kasino, Ketua BPP AP2SI Provinsi Riau, yang merupakan KPS Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Riko Kurniawan, Direktur Paradigma RI, mengungkapkan AP2SI Provinsi Riau bisa menjawab tantangan dalam mendampingi para anggota KPS mengelola hutan dengan lestari serta memberikan nilai tambah.

“Adanya wadah AP2SI Provinsi Riau diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani hutan dan mendorong keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup pada umumnya,” ujar Riko.

Ke depan, AP2SI Riau akan melakukan sinergi lintas sektoral dalam menjalankan program perhutanan sosial dengan pemerataan informasi dan penguatan sumber daya manusia untuk para anggota dalam mengelola hutan agar tetap lestari serta meningkatkan kesejahteraan petani hutan di Provinsi Riau.

Usai acara deklarasi BPP AP2SI, Abdullah, Wakil Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau kepada wartawan termasuk dataprosa.com menyatakan dirinya berterima kasih kepada teman-tenan dari Walhi yang menginisiasi ini. “Ini mencoba mencari solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi selama ini,” kata Abdullah.

Yang namanya menginisiasi, memperjuangkan, ujar Abdullah, tentu butuh proses dan perjuangan. “Oleh karena itu upaya-upaya untuk mengedukasi kelompok KPS masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di desa, niat ini sangat baik dan luhur. Tentu ini perlu disambut baik oleh semua stakeholder, yaitu DPRD dan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Supaya masyarakat itu mandiri. Ada lahan di depan matanya nganggur, sementara untuk menyekolahkan anaknya begitu besar. Ini persoalan karena diharapkan pada aturan-aturan main, hukum yang kadang njelimet juga. Kemudian modal kerja, SDM (sumber daya manusia, red) juga dan lain-lain, ya, semua harus komplit,” tutur kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia menyatakan, dengan kelahiran asosiasi ini dirinya secara pribadi sangat menyambut baik. “Makanya saya hadir melihat progres ini. Ini langkah awal, ya, butuh proses. Saya siap mendampingi teman-teman,” imbuhnya. ramses lg

353 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia