Proses Lanjut Barang Sitaan Kanwil DJBC Riau tak Diperlukan Putusan Pengadilan

Riau, Indonesia-Pada Rabu, 15 Juni 2022 lalu, pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Riau melakukan penindakan di Jalan Suka Karya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Provinsi Riau.

Penindakan itu dilakukan terhadap penjual rokok tanpa pita cukai, di Toko SK, berinisial Yus. 

Hasilnya, petugas menyita 22 karton rokok atau 33.000 batang berbagai merek. Dengan potensi kerugian negara Rp147.540.310.

Lalu, Pengacara Freddy Simanjuntak dan Rekan, melayangkan surat ke Kanwil DJBC Riau, pada 26 Juli 2022 bertindak untuk kepentingan hukum atas nama Kennedy Santosa selaku Pemimpin Redaksi media gentaonline.com. Isinya, menyampaikan Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Informasi, berkaitan dengan pelaksanaan gelaran Operasi Gempur Rokok Ilegal pada 15 Juni 2022 yang dilaksanakan oleh Tim Gempur Rokok Ilegal Kanwil DJBC Riau di Jalan Suka Karya, Desa Tarai Bangun.

Dari keterangan Kepala Kanwil DJBC Riau
Agus Yulianto dalam balasan suratnya kepada Kantor Advokad Freddy Simanjuntak dan Rekan, Agus antara lain menyebutkan, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status barang kena cukai ilegal yang berhasil diamankan, Kantor Wilayah DJBC Riau menetapkan status barang tersebut sebagai barang yang Dikuasai Negara dengan Nomor KEP-96/WBC.03/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Barang yang menjadi Milik Negara dengan Nomor KEP-108/WBC.03/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kakanwil DJBC Riau menerangkan, barang tersebut disimpan di gudang Barang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Riau dan belum dilakukan pemusnahan.

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan Agus, barang sitaan 22 karton rokok atau 33.000 batang berbagai merek itu kemudian disimpan di gudang Bea dan Cukai Riau dan belum dilakukan pemusnahan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan mekanisme proses selanjutnya terhadap rokok tangkapan dan pemilik barang berinisial Yus?

Begitu barang disita, apakah diperlukan koordinasi dengan pihak kejaksaan? Apakah rokok ilegal berbagai merek itu dimusnahkan atau bagaimana? Berapa lama barang bukti bisa ditahan?

Barang hasil sitaan apakah dimusnahkan atau dihibahkan, apakah diperlukan putusan pengadilan?

Menanggapi hal itu, kepada dataprosa.com, Sabtu, 13 Agustus 2022 di Pekanbaru, Freddy Simanjuntak mengemukakan, terkait rokok yang masih digudangkan dan hingga kapan di musnahkan, itu ada dalam Undang-Undang Cukai.

Ada pun dasar hukum terkait hal itu, kata Freddy, Pasal  54 dan Pasal 56, Undang-Undang No 39/2007 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Lalu, bagaimana dengan penjelasan pihak Kanwil DJBC Riau?

Senin (15/8-2022) lalu, dataprosa.com menghubungi Kepala Kanwil DJBC Provinsi Riau Agus Yulianto, di Gedung Kanwil DJBC Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Namun Sekuriti bernama Vendra mempertemukan dataprosa.com dengan bagian Hubungan Masyarakat (Humas), yakni Zakir dan Ayu, di ruang lobi kantor tersebut. “Bapak (Agus Yulianto, red) lagi di Semarang,” kata Zakir, didamping Ayu.

Kepada dataprosa.com Zakir mengemukakan, barang yang ditindak oleh Kanwil DJBC Riau ditetapkan sebagai barang Surat Bukti Penindakan (SBP). Selanjutnya, barang berupa rokok tersebut akan dijadikan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN).

“Sesudah dijadikan BDN, dalam jangka waktu 14 hari kemudian, ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Selanjutnya, ditetapkan peruntukannya apakah dimusnahkan atau dihibahkan, akan diteliti oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),” papar Zakir.

Sebagaimana disebutkan, 22 karton rokok berbagai merek disita pihak Bea dan Cukai. Dalam proses selanjutnya, apakah diperlukan koordinasi dengan aparat hukum, misalnya pihak kejaksaan?

Zakir kemudian buru-buru menjawab, “Kalau itu, akan lebih baik bagian P2 (Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kanwil DJBC Riau) yang menjelaskan,” ujar Zakir.

Selain itu, Humas Kanwil DJBC Riau itu kepada dataprosa.com mengaku, terkait dengan penindakan yang dilakukan di Jalan Sukakarya tersebut apakah ada berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, dirinya tidak tahu.

“Saya belum menghubungi pihak P2 (Penindakan dan Penyidikan) bagaimana perkembangan selanjutnya,” kata Zakir.

Seterusnya dia menjelaskan, ada pun masa penahanan barang bukti itu kalau misalnya dari SBP sampai kepada BDN, itu tidak ada jangka waktunya. Karena itu, pengurusan dokumen sampai lengkap baru ditetapkan sebagai BDN, itu tidak ada jangka waktu.

Jadi, barang sitaan Bea dan Cukai, untuk ditetapkan apakah dimusnahkan atau dihibahkan, apakah diperlukan putusan pengadilan?

“Kalau misalnya barang itu masuk ke putusan pengadilan, itu barangnya tidak ditetapkan jadi BDN dulu. Kalau kita jadikan sebagai BDN, ditetapkan menjadi BMN, dan selanjutnya diperuntukkan akan dimusnahkan atau dihibahkan, atau untuk peruntukan lainnya, tidak ada kaitannya dengan pengadilan,” urai Zakir. Kaitannya, tambahnya, dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara, dalam hal ini KPKNL, atau Kanwil DJKN.

Sebagai catatan, Agus Yulianto dalam keterangan tertulis kepada Freddy Simanjuntak menyebutkan, Kanwil DJBC Riau dan Satuan Kerja di bawahnya menyelenggarakan Operasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah Provinsi Riau pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 18 Juni 2022, dengan mengamankan 4.343.492 batang rokok dengan total potensi kerugian negara Rp3.053.566.021.

Salah satu wilayah Provinsi Riau yang dilakukan kegiatan Operasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal yaitu berada di Jalan Sukakarya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. tim/red


169 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia