Hendri Minta PTPN V Kembalikan Hak Warga Senama Nenek

Hendri N

Pekanbaru, Indonesia-Hingga kini, warga Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mengeluh. Secara fisik, lahan seluas 2.800 hektare itu belum jelas mereka miliki.

Keluhan itu disampaikan Hendri N, tokoh masyarakat Senama Nenek, kepada dataprosa.com di Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (3/2-2020).

Dari Senama Nenek, Hendri datang ke Pekanbaru seorang diri. Dia meminta, agar pihak Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) V mengembalikan hasil produksi kebun seluas 2.800 hektare di Senama Nenek itu kepada hak warga Senama Nenek pemilik 1.385 sertifikat.

Rupa-rupanya, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat lahan kebun sawit seluas 2.800 hektare kepada warga Senama Nenek melalui Menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil, realitanya kepemilikan kebun itu hingga kini masih di awang-awang. “Sertifikat sudah kami miliki. Tapi di mana posisi kebun, belum jelas,” kata Hendri.

Menurut tokoh masyarakat Senama Nenek itu, sejak sertifikat diterbitkan negara, mulai 29 Juli 2019 sampai dengan 26 Desember 2019, kebun yang 2.800 hektare itu dikelola oleh PTP Nusantara V.

“Dananya di PTPN V. Hasilnya sama PTPN V. Tolong kembalikan kepada pemilik hak sebanyak 1385 sertifikat,” ujar Hendri.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, kepada dataprosa.com di Pekanbaru, Selasa (28/1-2020), Rizki Atriansyah Staf Humas Kantor PTPN V di ruang kerjanya di Pekanbaru menyebutkan, yang menetapkan siapa penerima sertifikat dan hasil produksi kebun itu bukan pihak PTPN V, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Desa.

Rizki memaparkan, pada 16 Oktober 2019, diadakan Perjanjian Pengelolaan Kemitraan antara PTPN V dengan koperasi Senama Nenek. Barulah pelaksanaan penyerahan sertifikat dari negara kepada masyarakat dilakukan pada 26 Desember 2019. Salah seorang penerima sertifikat, di antaranya Hendri N.

Hendri sendiri mengakui, pengelolaan kebun dilakukan oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES). “Tapi itu sejak bulan Desember. Kabarnya, tanggal lima bulan Februari ini, masyarakat akan gajian. Kita lihatlah nanti,” kata Hendri.

Kembali Hendri menekankan, dirinya dan warga Senama Nenek lainnya, meminta agar PTP Nusantara V mengembalikan kepada warga pemilik 1.385 sertifikat kebun dan hasil produksi sejak bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2019. Karena, Hendri mengulangi, sejak Agustus hingga Desember 2019 itu kebun dikelola oleh pihak PT Perkebunan Nusantara V dan hasilnya juga ada pada perusahaan.

Mengapa Hendri dan warga Senama Nenek lainnya mendesak agar pihak PTPN V mengembalikan kebun dan hasil produksi mulai Agustus hingga Desember tahun lalu itu? Karena, kata Hendri, penyerahan sertifikat berlangsung pada Juli 2019 dan nama pemilik tertera pada sertifikat. Hendri memberi contoh, sertifikat atas nama Rosa. tim

1,516 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia