Perda Kabupaten Kampar Nomor 12/2017, tak Laku di PTUN Pekanbaru

Pekanbaru, Indonesia-Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pernah Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) memecat Kepala Dusun (Kadus) dengan mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Tapi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Perda Kabupaten Kampar Nomor 12/2017 itu tak laku.

Adalah Mas’ud, waktu itu selaku Pejabat (Pj) Kepala Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, memberhentikan Kadus III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai bernama Fauzi. Lalu, Pj Kades kemudian mengangkat Hasan Basri sebagai Pelaksana Harian (PlH) Kadus III menggantikan Fauzi.

Mengapa waktu itu Pj Kades Teluk Kenidai memberhentikan Fauzi?

Mas’ud yang dihubungi dataprosa.com baru-baru ini di Pekanbaru mengemukakan, dia memberhentikan Fauzi karena adanya desakan dari Ninik Mamak/Tokoh Masyarakat setempat. Ninik Mamak beralasan, Fauzi tidak layak selaku Kadus III Teluk Jering karena dia tidak bermukim di Desa Teluk Kenidai.

Sebelum mengeluarkan surat pemberhentian, Mas’ud terlebih dahulu meminta petunjuk kepada atasannya, Camat Tambang waktu itu Abukhari, yang kemudian memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Fauzi sebagai Kadus III Teluk Jering.

Menurut Mas’ud, Pj Kades melakukan tugasnya antara lain berdasarkan perintah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menyangkut Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, Pasal 14 ayat (4) huruf c pada Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tersebut tertulis: “Bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat.”

Sementara Fauzi sendiri tidak berdomisili di Desa Teluk Kenidai. Hal itu diketahui, berdasarkan Surat Pernyataan Fauzi tertanggal 8 Oktober 2020. 

Pemecatan terhadap Fauzi itu terjadi kira-kira sembilan bulan lalu. Atas pemecatan itu, Fauzi tidak terima. Dia pun melakukan gugatan ke PTUN Pekanbaru, dengan perkara No. 45/G/2021/ptun.pbr. Bagi Majelis Hakim PTUN Pekanbaru atas perkara No. 45/G/2021/ptun.pbr, Perda
Nomor 12/2017 tak laku. PTUN Pekanbaru memenangkan Fauzi.

Penasihat Hukum Pj Kades yaitu Munir, kepada dataprosa.com, Kamis (21/4-2022) melalui aplikasi WhatsApp (WA) menyatakan, perkara No. 45/G/2021/ptun.pbr terkait gugatan Fauzi itu belumlah berkekuatan hukum tetap. Karena masih dalam upaya hukum banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding No. 45/G/2021/ptun.pbr tertanggal  31 Desember 2021.

Jadi menurut Munir, jika Fauzi kembali diaktifkan sebagai Kadus, maka hal itu cacat formil, melawan hukum karena
putusannya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje). Karena hingga 21 April 2022 lalu, sejak pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan pada 7 Maret 2022 dalam upaya banding, putusannya belum turun.

Munir kemudian memaparkan, amar putusan perkara No. 45/G/2021/ptun.pbr tersebut memang menyatakan batal dan mencabut Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Teluk Kenidai No. 23 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun 3 Teluk Jering, tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Fauzi.

“Akan tetapi tidak serta merta Fauzi dapat aktif kembali karena perkaranya masih dalam upaya Hukum Banding sehingga belum berkekuatan hukum tetap,” tulis Munir. “Ini jelas dalam data e-court banding, belum ada putusan bandingnya turun hingga saat ini (21 April 2022),” tambahnya.

Dia menekankan, jika masih ada upaya hukum, berarti putusan belum berkekuatan hukum tetap dan belum bisa dilaksanakan eksekusi, misalnya pengaktifan kembali (Fauzi selaku Kadus III, red) dan untuk aktif kembali, juga harus berkonsultasi dengan pihak kecamatan.

Penasihat Hukum Mas’ud itu menguraikan, Pasal 29 ayat (3) (Perda Kabupaten Kampar Nomor 12/2017, red)  menyatakan bahwa perangkat desa yang diberhentikan sementara dan diputus bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan “telah berkekuatan hukum tetap” maka dikembalikan kepada jabatan semula. Jadi intinya, ulas Munir, putusannya harus berkekuatan hukum tetap dulu, baru bisa diaktifkan kembali.

Tapi meski belum berkekuatan hukum tetap, berdasarkan informasi yang dihimpun dataprosa.com, Fauzi bebas melenggang bolak-balik ke kantor Desa Teluk Kenidai, seolah-olah menjalankan tugas selaku Kadus III Teluk Jering. Atasan dari Kadus III pun seakan-akan tak ambil pusing. Sementara di pihak lain, Hasan Basri yang diangkat selaku PlH Kadus III, juga masih aktif.

Guna melakukan konfirmasi, dataprosa.com kemudian menghubungi Fauzi melalui aplikasi WhatsApp (WA), Jumat (15/4-2022).

Apakah benar, begitu terpilih selaku Kades, Budi Setiawan langsung “mengaktifkan kembali” Fauzi menjadi Kadus III Teluk Jering pasca diberhentikan oleh Pj Kades Mas’ud? Jika memang benar Kades Budi Setiawan mengangkat Fauzi sebagai Kadus III, kapan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya? Benarkah Fauzi memang sudah aktif menjalankan tugas-tugas selaku Kadus? Fauzi sendiri enggan memberi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dia meminta agar wartawan menghubungi pengacaranya.

“Izin, Pak. Kalau Bapak mau mengkonfirmasi tentang masalah saya, silakan hubungi Pengacara saya,” jawab Fauzi melalui WA kepada dataprosa.com.

Salah seorang peminat hukum di Kota Pekanbaru, Roxmas mengatakan, ada baiknya pihak Komisi Yudisial (KY) menelaah pelaksanaan proses hukum dalam sidang yang berlangsung pada perkara No. 45/G/2021/ptun.pbr itu.

Menurut Master Hukum Tata Negara itu, KY perlu mendalami mengapa Pejabat Kepala Desa yang memecat Kadus III itu sampai kalah dalam persidangan yang berlangsung di PTUN Pekanbaru. Ada kejanggalan. “Padahal Pejabat Kepala Desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Perda Kampar Nomor 12 Tahun 2017,” kata Roxmas.

Roxmas menambahkan, Hakim itu merupakan “corong” undang-undang. Menurut dia, Perda itu merupakan masuk dalam peraturan perundang-undangan. Yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) huruf g. dp-01

820 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia