Presiden Bilang 2.800 Ha, Kok, Cuma 2.571 Ha?

Sampe Sitorus (Nomor 3 dari kiri). Foto: dataprosa.com

Pekanbaru, Indonesia-Salah seorang tokoh masyarakat Senama Nenek bernama Henri N kepada dataprosa.com belum lama ini di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menegaskan, dirinya bersikukuh, luas lahan yang harus dikembalikan kepada warga Senama Nenek 2.800 hektare.

“Bukan 2.571 hektare seperti yang tertulis pada klausul Perjanjian Kerja Sama antara pihak PTPN V dengan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek,” kata Henri.

Henri menyebutkan, dirinya dan sejumlah warga Senama Nenek bertanya-tanya, mengapa dalam klausul Perjanjian itu tertulis 2.571 hektare. “Itu ditandatangani Bupati. Ke mana yang kira-kira 300 hektare lagi?” ujar Henri.

Kepada dataprosa.com Henri menyatakan, selaku tokoh masyarakat Senama Nenek, saat Perjanjian Kerja Sama diadakan, dirinya tidak tahu.

Dari data yang ada pada dataprosa.com, dalam klausul Perjanjian Kerja Sama antara PTPN V dan KNES tersebut, luas lahan yang dikelola 2.571 hektare, sebagaimana tertulis di halaman 2, alinea terakhir. Jadi, bukan 2.800 hektare.

Menyikapi perbedaan luas lahan tersebut, Kepala Urusan Hubungan Masyarakat PTPN V Sampe Sitorus kepada dataprosa.com, Senin (17/2-2020) menyebutkan, mengenai lahan seluas 2.571 hektare tersebut, pada konteksnya yang disertifikatkan itu 2.800 hektare.

“Tapi yang baru bisa disertifikatkan oleh Bupati Kampar, hingga pada saat ditandatanganinya MoU (Perjanjian Kerja Sama), baru 2.571 hektare,” ujar sampe.

Di bulan Mei tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan pengembalian lahan adat kepada warga Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Menindaklanjuti apa yang disampaikan Presiden itu, Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Lima (PTPN V) kemudian mengembalikan kepada negara lahan yang selama ini dikuasai. Pengembalian ini berlangsung pada 5 Juli 2019. Luasnya 2.800 hektare.

Selanjutnya, Menteri Agraria Sofyan A Jalil secara simbolis pada 26 Desember 2019 menyerahkan 1.385 sertifikat tanah kepada masyarakat Senama Nenek.

Di atas lahan seluas 2.800 hekatare itu terdiri dari tanaman kelapa sawit dan sebagian kecil karet, yang selama ini dikelola pihak PTP Nusantara V.

Sesudah Menteri Agraria menyerahkan sertifikat lahan tersebut kepada warga, maka kebun seluas 2.800 hektare itu kemudian dikelola oleh pihak PTPN V dengan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dalam bentuk pola kemitraan.

Sebelum Menteri Agraria menyerahkan sertifikat tadi, ternyata antara PTPN V dengan KNES sudah mengadakan Perjanjian Kerja Sama, yakni pada 16 Oktober 2.019. Ditandatangani oleh Ketua KNES, Direktur PTPN V Jatmiko K Santosa, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar; Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar Serta diketahui oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto. tim

2,264 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia