PTPN V: Biaya Pupuk Kebun Sawit/Kapling/Bulan Rp450 Ribu?

Sebagian kebun sawit seluas 2.800 hektare di Desa Senama Nenek. Foto: dataprosa.com

Pekanbaru, Indonesia-Diperkirakan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) membutuhkan biaya rata-rata Rp450 ribu membeli pupuk untuk membiayai kebun sawit per kapling setiap bulan.

Kebun sawit itu berlokasi di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Perkiraan biaya membeli pupuk sebanyak itu disampaikan oleh masyarakat pemilik kebun sawit seluas 2.800 hektare di Desa Senama Nenek, kepada dataprosa.com di Pekanbaru, Provinsi Riau, belum lama ini.

Kepada dataprosa.com warga Senama Nenek itu menyatakan, setiap mereka menerima “gaji” (hasil kebun milik mereka sendiri) setiap bulan, selalu ada pemotongan dari hasil produksi kebun mereka untuk biaya pupuk yang jumlahnya setiap bulan bervariasi. Tapi diperkirakan rata-rata Rp450 ribu. Selain itu, ada juga pemotongan untuk biaya RKO (Rencana Kerja Operasional?) nonpupuk yang menurut warga setempat yang jumlahnya setiap bulan juga bervariasi namun angka-angkanya sangat tidak patut.

Warga kemudian memaparkan kepada dataprosa.com jumlah pemotongan-pemotongan dari produksi kebun setiap bulannya.

Misalnya, untuk bulan Januari 2020 pemilik kebun masing-masing menerima “gaji” kotor Rp3.509.676. Dari hasil ini, dipotong untuk biaya RKO nonpupuk Rp980.538 dan pupuk Rp511.790. Total jumlah potongan Rp1.492.328 (lebih kurang 42% dari gaji kotor). Sehingga hasil bersih “gaji” yang diterima masing-masing masyarakat untuk bulan Januari Rp2.017.348.

Lalu, gaji kotor bulan Februari 2020 yakni Rp2.956.861. Dipotong biaya RKO nonpupuk Rp1.177.694 dan pupuk Rp477.568,76. Total jumlah pemotongan Rp1.655.262,76 (kira-kira 56%). Sehingga warga menerima hasil bersih untuk Februari Rp1.301.598,24.

Selanjutnya gaji kotor untuk bulan Maret 2020 yaitu Rp2.848.170. Dipotong untuk biaya RKO nonpupuk Rp1.353.814 dan pupuk Rp413.793. Total jumlah pemotongan Rp1.767.607 (62%). Gaji bersih yang diterima pada Maret Rp1.080.563.

Dalam satu kapling, luas kebun pun tak sampai 2 hektare, tapi 18.590 meter per segi, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Dari luas 2.800 hektare itu terdiri dari 1.385 pemilik SHM. Dengan kata lain, ada 1.385 kapling.

Data berdasarkan angka-angka pemotongan biaya-biaya tersebut menunjukkan, duit yang “dilibas” untuk¬† membiayai RKO nonpupuk plus pupuk dengan pengelolaan sistem single management ala PTP Nusantara V itu rata-rata diperkirakan lebih 50 persen dari gaji kotor.

Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara mengembalikan kebun seluas 2.800 hektare kepada warga Senama Nenek. Kebun tersebut dikelola oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara V. Dalam melaksanakan pengelolaan, antara PT Perkebunan Nusantara V dengan KNES ada Perjanjian Kerja Sama. Dengan sistem pengelolaan single management.

Ada pun bentuk kerja sama itu tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja sama antara KOPERASI NENEK ENO SENAMA NENEK NOMOR : 001/MOU/KNES/X/2019 dengan PT PERKEBINAN NUSANTARA V NOMOR : 5. HKM/SPERJ/12/X/2019 Tentang Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dan Karet Koperasi Nenek Eno Senama Nenek yang ditandatangani Rabu, 16 Oktober 2019 oleh Ketua KNES Muhammad Alwi Arifin, Direktur Utama PTPN V Jatmiko Krisna Santosa, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Ir Bustan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar Zamzami Hasan Serta diketahui oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto.

Di antara warga Senama Nenek, itu yakni bernama Hendri N selaku salah seorang tokoh masyarakat setempat, pernah menuturkan kepada media ini, warga di sana tidak mengetahui biaya yang rata-rata Rp450 ribu bahkan lebih itu untuk membeli pupuk jenis apa saja. Kemudian, biaya apa saja yang dimaksud dengan RKO nonpupuk. Pihak pengelola kebun tidak pernah memberikan perinciannya. “Tidak transparan,” begitu kata Hendri N.

Jika dihitung-hitung, setiap bulan pengelola kebun butuh biaya RKO nonpupuk dan pupuk dalam mengelola kebun sawit seluas 2.800 hektare sampai miliaran rupiah.

Sekadar contoh, untuk bulan Februari tadi, umpamanya. Biaya RKO nonpupuk per kapling yang ditarik dari total 1.385 kapling pemilik kebun di Senama Nenek jika dihitung-hitung yakni Rp1.177.694 X 1.385 kapling, hasilnya kira-kira Rp1.631.106.190. Lalu biaya untuk membeli pupuk kebun yang dipungut dari warga dengan total 1.385 kapling yaitu Rp477.568,76 X 1.385 kapling yakni Rp661.432.733.

Itu artinya, pengelolaan kebun seluas 2.800 hektare pada bulan Februari 2020 dengan sistem single management ala PTP Nusantara V yang dikomandoi Jatmiko Krisna Santosa selaku Direktur Utama (Dirut) itu membutuhkan biaya yakni untuk RKO nonpupuk Rp1.631.106.190 dan biaya pupuk Rp661.432.733.

Dengan kata lain, perusahaan plat merah dengan sistem single management-nya dalam mengelola kebun seluas 2.800 hektare atau 1.385 kapling untuk bulan Februari 2020, memerlukan total biaya RKO nonpupuk dan pupuk jika dihitung-hitung Rp1.631.106.190 + Rp661.432.733 menghasilkan angka kira-kira Rp2.292.538.923.

Lalu, duit yang dipotong dari hasil kebun itu pupuk apa saja yang digunakan? Berapa takaran volume per kapling? Lantas, kapan waktu-waktu pemupukan? Bagaimana mekanismenya?

Selain pemupukan, apa saja yang termasuk ke dalam biaya RKO nonpupuk?

Guna melakukan konfirmasi, Dirut PTPN V Jatmiko Krisna Santosa melalui Kepala Urusan Hubungan Masyarakat (Kaur Humas) Sampe Sitorus yang dihubungi dataprosa.com tidak berada di tempat. Begitu juga dengan Risky selaku Staf Humas yang biasa memberi keterangan kepada wartawan, juga tidak berada di tempat.

“Bapak (Sampe Sitorus, red) lagi ke luar,” ujar Sukir, salah seorang staf yang berada di ruangan Humas PTP Nusantara V di Jalan Rambutan, Kota Pekanbaru, kepada dataprosa.com, Senin (29/6-2020).

Baik Sampe maupun Risky yang dihubungi media ini melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp (WA), terhubung, tapi tidak ada respon.

Karena kesalnya warga akibat adanya pemotongan-pemotongan hasil produksi kebun tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pemilik kebun sebagaimana pemaparan Hendri N, sampai-sampai pihak Anak Kemanakan Desa Senama Nenek pun membuat pengaduan ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau tertanggal 29 April 2020.

Selaku pengelola kebun sawit dengan sistem single management sebagaimana yang tercatat di Surat Perjanjian Kerja Sama dengan KNES, keterangan dari pihak PTP Nusantara V apa saja pupuk yang digunakan dan apa yang dimaksud dengan biaya RKO nonpupuk, sangat diharapkan warga Senama Nenek sebagaimana penuturan Hendri N kepada dataprosa.com.

Sebelum melayangkan Surat Pengaduan ke Polda Riau, sebenarnya Anak Kemanakan Senama Nenek sudah pernah mengirimkan surat ke pihak KNES tertanggal 6 April 2020, mempertanyakan biaya pemotongan-pemotongan tadi. Namun Surat tersebut tak pernah mendapat jawaban. Yang menyebabkan warga anggota KNES merasa kecewa.

Dengan kejadian itu, warga yang mengadu tersebut memohon dan meminta kepada Kapolda Riau untuk melakukan proses hukum.

Pasca pengaduan tersebut, rupa-rupanya pada 11 Mei 2020 oknum-oknum pengurus KNES berinisial Soer dan KS mendapat panggilan dari pihak Polres Kabupaten Kampar melalui surat. Pihak Polres meminta agar Soer dan KS hadir di Polres Kampar pada 15 Mei 2020 untuk dimintai keterangan/klarifikasi.

Salah seorang pengurus KNES yang dipanggil yakni berinisial KS yang dihubungi dataprosa.com, Sabtu (23/5-2020) dari Kota Pekanbaru melalui sambungan telepon, membenarkan adanya panggilan dari pihak kepolisian tersebut. jonny banjarnahor/dp-01

1,226 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia