Anggota Dewan Dukung Sekdaprov Riau SF Hariyanto Marah-Marah

Pekanbaru, Indonesia-Bagi H Sugeng Pranoto, anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, SF Hariyanto selaku Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau marah-marah, itu wajar.

“Saya mendukung,” kata Sugeng kepada dataprosa.com, Rabu (14/9-2022) di ruang Komisi IV, DPRD Riau di Pekanbaru.

Alasan Sugeng mendukung SF Hariyanto marah-marah, karena hal itu bagian dari tanggung jawab.

“Beliau, kan, Kepala TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Jadi seluruh anggaran itu Beliau sangat bertanggung jawab untuk memantau progresnya. Sangat wajar sebagai perpanjangan tangan dari Gubri (Gubernur Riau H Syamsuar, red). Kalau Sekda tidak tahu hal-hal yang kayak begitu, malah salah,” ujar kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Sebagimana dilansir dari laman beritaintermezo.com, Selasa (13/9-2022), Sekda Riau SF Hariyanto marah-marah dan jengkel terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek pengaspalan halaman Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau.

SF Hariyanto jengkel lantaran pihak kontraktor tidak menghargai undangan Sekdaprov dalam rapat evaluasi pengerjaan progres proyek.

Dia meminta dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Riau memutus kontrak-kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Sugeng yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Riau itu mendukung SF Hariyanto, bukan tanpa dasar.

Yang pertama, kata Sugeng, dirinya menghargai kinerja Sekdaprov. Karena SF Hariyanto terus memantau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang ber-kinerja sesuai dengan progres dan OPD mana yang dinilainya lambat.

“Yang kedua, PU (PUPR) merupakan mitra kerja Komisi IV. Dan kemarin barusan hearing dengan kita (Komisi IV). Arahan-arahan dan masukan-masukan dari Pak Sekda itu akan segera ditindaklanjuti sehingga kontraktor-kontraktor yang punya kecenderungan lambat kinerjanya, itu akan di-evaluasi dan bahkan ada kemungkinan akan diputus kontrak dan diganti dengan kontraktor-kontraktor yang lebih profesional,” papar Sugeng.

Dia mengingatkan, tahun lalu juga ada hal yang seperti itu, sampai ada lima kontraktor yang diputus kontraknya.

Pada pemberitaan beritaintermezo.com disebutkan, Sekdaprov marah-marah terkait progres pekerjaan pada paket jalan lingkungan pengaspalan halaman kantor Samsat Gajah Mada, Kantor Dispenda Riau, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral serta Kantor Polsek Payung Sekaki.

Proyek yang dikerjakan CV Watashiwa Miazawa dengan Konsultan Pengawas PT Tri Karsa yang Kerja Sama Operasi (KSO) CV Wira Andrinugraha dinilai lamban melakukan pekerjaan. Rekanan mengerjakan proyek dengan separoh-separoh dan membiarkan pekerjaan tergantung-gantung. Padahal lokasi proyek merupakan kantor pelayanan yang setiap hari didatangi masyarakat.

Hal itu dibenarkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut Heri Sandi. Dia mengatakan, kemarahan Sekdaprov karena pihak kontraktor tidak menghadiri rapat  Show Cause Meeting (SCM), yakni rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan konstruksi yang bisa terjadi karena kendala dari segi materi/bahan, terkait evaluasi progres pekerjaan proyek yang jauh tertinggal.

“Pak Sekda marah karena kontraktor tidak menghadiri undangan rapat evaluasi pekerjaan,” ujar Heri kepada beritaintermezo.com, Jumat (9/9/2022).

Marah-marahnya SF Hariyanto karena kontraktor tidak menghadiri undangan rapat evaluasi pekerjaan, menurut Sugeng, itu menjadi kewenangan pihak PUPR bagaimana menilai kredibilitas perusahaan itu.

“Kalau sekiranya dianggap mengancam progres kinerja yang sangat buruk, tidak sesuai dengan jadwal, PUPR kita dukung untuk bisa mengevaluasi kontraktor-kontraktor yang tidak konsisten apa yang disampaikan, dengan kenyataan di lapangan,” tandas Sugeng.

Heri memaparkan, saat itu progres pekerjaan proyek belum mencapai 40 persen. Padahal Surat Perintah Kerja (SPK) dimulai sejak Tanggal 20 Juni 2022 lalu.

Pihak kontraktor memenangkan tender dan nomor urut satu penawaran terendah atas proyek pengerjaan halaman lima kantor, yaitu Samsat di Jalan Gajah Mada, Kantor Dispenda Riau, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral serta Kantor Polsek Payung Sekaki. Dengan nilai Kontrak Rp3,7 miliar dari pagu anggaran Rp4,5 miliar.

Sejak dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada 20 Juni 2022 lalu, kontraktor ini dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pihak konsultan dan Dinas PUPR terus melakukan peringatan kepada kontraktor.

Menurut PPTK kegiatan, pihaknya sudah sering melakukan peringatan secara lisan agar progres proyek digesa. Namun kontraktor seakan mengindahkan peringatan lisan tersebut. Dinas PUPR Riau juga telah tiga kali menyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada kontraktor.

“Kita sudah tiga kali menyurati kontraktor dan melakukan rapat evaluasi progres pekerjaan. Rapat evaluasi pertama masih dihadiri kontraktor. Namun pada rapat evaluasi kedua, dengan rencana evaluasi mengejar ketertinggalan, pihak kontraktor tidak menghadirinya yang membuat Sekda marah,” ujar Heri Sandi.

Heri membeberkan, Dinas PUPR juga mengalami kesulitan berkoordinasi dengan kontraktor. Perusahaan tidak memiliki kantor di Kota Pekanbaru. Otomatis koordinasinya hanya melakukan email, telepon genggam dan whatsApp. Pihak kontraktor juga terkadang tidak merespon email maupun pesan whatsApp dinas PUPR.

“Kita terus melakukan koordinasi, namun terkadang tidak direspon email atau pun pesan whatsApp,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya terus mendorong agar pekerjaan proyek tersebut berjalan sesuai dengan waktu. Namun jika kontraktor tidak menyanggupinya, akan dilakukan pemutusan kontrak.

“SP sudah sudah tiga kali kita lakukan. Kalau mereka masih tetap tidak menyanggupi pekerjaan sesuai dengan target, kontrak kita putus,” terang Heri.

Saat ini, progres proyek pekerjaan halaman lima kantor di Kota Pekanbaru baru mencapai 40 persen. Seperti di Kantor Samsat Gajah Mada, pekerjaan baru pada pengaspalan halaman. Sementara pengerasan belum selesai, walau alat berat terparkir setiap hari di sana.

Demikian juga dengan kantor Dispenda Jalan Sudirman, pekerjaan pengaspalan juga belum selesai. Padahal alat berat juga setiap hari terparkir di situ.

Sementara Kantor Kesbang Polinmas belum sedikit pun tersentuh. Kantor Pertambangan dan Sumber Daya Energi baru pengantaran material. Sama halnya dengan kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Payung Sekaki, hanya terlihat material pasir dan kerikil.

Selain itu, Heri juga menguraikan,
kontraktor CV Watashiwa Miazawa dinilai tidak memiliki modal, sehingga lamban melakukan pekerjaan proyek. Juga diduga tidak memiliki peralatan lengkap dan hanya melampirkan rekomendasi pendukung alat dari PT Adhi Karya. Demikian juga dengan ketersediaan bahan material seperti penyediaan aspal. Kontraktor ini diduga sedang mengalami kesulitan mencari suplier karena kekurangan modal. Hal itu terlihat dari beberapa perusahaan suplier aspal yang gonta-ganti.

“Awalnya perusahaan ini merekomendasikan perusahaan pendukung PT Adhi Karya, tapi gagal. Sehingga kontraktor kewalahan mencari-cari suplier,” sebut Heri.

Tak hanya itu. Lambannya progres pekerjaan proyek di lima titik tersebut membuat konsultan pengawas jengkel. Sabar Sitorus selaku konsultan proyek dari PT Tri Karsa, KSO CV Wira Andrinugraha mengatakan pihaknya sudah menyurati perusahaan tujuh belas kali.

“Kita terus menyurati perusahaan agar progres proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Tujuh belas kali kita surati, tiga belas merupakan instruksi dan empat Surat Peringatan (SP),” terang Sabar ketika di konfirmasi, Senin (12/9/2022).

Sabar juga menyebutkan perusahaan sudah diberi peringatan terakhir. Kalau tidak mengerjakan proyek sesuai kontrak, maka kontrak bisa diputus.

“Show Cause Meeting (SCM) sudah berjalan dua kali dan surat peringatan sudah diberikan. Terakhir kalau dilakukan lagi SCM ketiga, itu pemutusan kontrak lagi,” ujarnya.

Namun sejak peringatan terakhir itu, pihak kontraktor, kata Sabar, telah mengejar ketertinggalan pekerjaan. Saat ini menurutnya progres pekerjaan sudah plus delapan persen.

“Saat ini progres pekerjaan sudah plus sekitar delapan persen. Mudah-mudahan kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal agar tidak dilakukan pemutusan kontrak,” ucap Sabar.

Menurut Sabar, keterlambatan progres pekerjaan proyek karena kewalahan  mencari suplier aspal. “Awalnya mereka membawa dukungan dari PT Adhi Karya, namun PT Adhi Karya tidak bersedia lagi. Kemudian dicari lagi perusahaan RMB. Terakhir kontraktor mencari aspal ke PT Vira Jaya. Namun PT Vira Jaya juga tidak bisa memberikan aspal seratus persen sesuai dengan kebutuhan. Karena perusahaan itu mengerjakan proyek mereka,” tambah Sabar.

Tanggapan kontraktor

Dari kubu perusahaan, meski mendapat sorotan baik dari PPTK maupun Konsultan, bukan berarti pihak kontraktor tinggal diam. Ada aksi, muncul reaksi. Dari kubu perusahaan, muncul pembelaan diri yang ketat. Seperti yang dilontarkan Direktur CV Watashiwa Miazawa bernama Azira Miazawa.

Azira membantah tudingan PPTK dan Konsultan. Pihaknya mengatakan, tidak benar pihak-pihak tertentu dan konsultan menyurati sampai tujuh belas kali. Demikian juga dengan PPTK yang melakukan SP sampai tiga kali. CV Watashiwa Miazawa juga membantah kurang modal. Keterlambatan progres proyek disebabkan oleh hal-hal lain, bukan modal.

“Tujuh belas yang mana. Mana ada sampai tujuh belas kali,” ujar Azira kepada Beritaintermezo.com melalui telepon selularnya.

Tapi pihaknya tidak menampik adanya Surat Peringatan baik dari Dinas PUPR maupun Konsultan.

Terkait keterlambatan progres proyek dan tidak menghadiri SCM bersama Sekdaprov Riau, Azira menyebut dirinya sakit saat diundang.

“Saya sakit, tak bisa menghadiri SCM. Namun dihari berikutnya, kami hadir dan menjelaskan kendala dan progres proyek,” balas Azira.

Menyangkut keterlambatan proyek, kata Azira, pihaknya memang kewalahan mencari suplier aspal. Karena PT Adhi Karya yang awalnya memberi dukungan, tidak bersedia lagi karena selisih harga. Demikian juga dengan PT RMB. Awalnya bersedia, namun terakhir tidak memberikan lagi. Hal itu juga disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar. Terakhir, PT Vira Jaya yang bersedia menyuplai aspal, namun tidak seratus persen sesuai kebutuhan karena Vira jaya juga mengerjakan proyek mereka.

“Kita mencari harga yang sesuai dengan proyek. Kalau kita paksakan dengan harga mahal, rugilah perusahaan,” terangnya.

Dalam pada itu, Azira mengklaim progres proyek sudah surplus sampai saat ini. Pekerjaan proyek, katanya, sudah plus delapan persen. Bahkan Kantor Bapenda Sudirman sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan proyek sekarang temgah berlangsung di Kantor Polsek Payung Sekaki dan Dinas Pertambangan Sumberdaya Energi. dp-01

865 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini