Tuntutan Warga Senama Nenek Perlu Ditelaah

Manahara Napitupulu

Pekanbaru, Indonesia-Hingga kini belum jelas, apakah pihak PT Perkebunan Nusantara V (Persero) sudah merespon atau belum menyangkut tuntutan warga Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Sebagaimana pemberitaan di media ini, 3 Februari 2020 lalu, warga Senama Nenek menuntut agar PT Perkebunan Nusantara V mengembalikan hasil produksi kebun sejak bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2019 kepada warga pemilik 1.385 sertifikat lahan kebun seluas 2.800 hektare.

Itulah antara lain tuntutan warga yang pernah disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Senama Nenek bernama Hendri N kepada dataprosa.com, Senin, 3 Februari 2020 lalu di Kota Pekanbaru.

Mengapa Hendri N dan warga Senama Nenek lainnya mendesak agar pihak PT Perkebunan Nusantara V mengembalikan hasil produksi mulai Agustus hingga Desember tahun lalu itu? Karena, kata Hendri N kala itu, penyerahan sertifikat berlangsung pada Juli 2019 dan nama pemilik, tertera pada sertifikat.

Berdasarkan data, pada sertifikat tertulis, kepemilikan lahan tertanggal 29 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar. Dengan luas setiap sertifikat 18.590 meter per segi. Penunjukan dan penetapan batas lahan berdasarkan Siteplan Penataan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menurut Hendri N, sejak Juli 2019 lahan dikelola perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet itu dengan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES). Masyarakat baru menerima hasil kebun mulai bulan Januari hingga Maret 2020 dan seterusnya.

Sedangkan, antara PT Perkebunan Nusantara V dengan KNES mengadakan Perjanjian Kerja Sama, yakni pada 16 Oktober 2.019.

Sebagaimana diketahui, setelah hampir 30 tahun menunggu, akhirnya masyarakat Desa Senama Nenek bisa menerima sertifikat tanah lahan perkebunan sawit yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Sofyan A. Djalil.

Menteri menyerahkan 1.385 sertifikat tanah tersebut kepada warga Desa Senama Nenek pada Kamis siang (26/12/2019) di Kampar yang berlangsung secara simbolis.

Lantas, apakah tuntutan warga Senama Nenek itu relevan sebagaimana yang dikumandangkan Hendri N selaku tokoh masyarakat di sana?

Menurut Manahara Napitupulu, anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, kepada dataprosa.com di ruang Komisi II DPRD Riau, di Pekanbaru, Kamis (23/7-2020), relevan atau tidaknya tuntutan warga, itu perlu ditelaah lebih jauh. Dia menambahkan, dalam hal ini juga pihak PT Perkebunan Nusantara V agar open management.

Manahara mengemukakan, apakah pada saat penyerahan serifikat lahan juga sekaligus penyerahan fisik? Atau, apakah saat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama antara PT Perkebunan Nusantara V dengan KNES ada penyerahan fisik lahan? Kader Partai Demokrat itu antara lain menyebutkan, itulah yang perlu ditelaah. tim

365 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia