Urusan Duit, PLN Pekanbaru Bungkam

Pemasangan lampu hemat energi (LHE) lampu PJU.

Pekabaru, Indonesia-Hingga kini, tak jelas, sudah sampai sejauh mana perkembangan soal pembayaran hutang tagihan rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Provinsi Riau kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pekanbaru.

Apakah hutang tersebut diputihkan, dicicil atau ada mekanisme tertentu dalam pembayarannya? Karena ini menyangkut duit negara, apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau juga turut berperan melakukan audit?

Terakhir, sebagaimana pemberitaan dataprosa.com sebelumnya, tercatat utang tagihan listrik PJU Pemko itu Rp136,9 miliar. Angka ini diperoleh dari hasil berlangsungnya Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tagihan Rekening Listrik PJU Kota Pekanbaru di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa, 11 Februari 2020 yang dimediasi pihak Kejari Pekanbaru.

Dari keadaan itu dapat diketahui, urusan hutang-piutang antara Pemko Pekanbaru dengan perusahaan plat merah itu bukan perkara sederhana. Untuk “mengaminkan” bahwa Pemko Pekanbaru yang dipimpin Firdaus selaku Wali Kota itu berhutang sampai Rp136,9 miliar, sudah melalui proses pembahasan yang panjang. “Diperlukan mediasi untuk mencari solusi,” begitu kata Tengku Ardi Dwisasti, Kepala Bidang (Kabid) Keselamatan Teknis, Sarana dan Prasarana, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, Rabu (11/9-2019), kepada dataprosa.com, di Pekanbaru.

Dalam melaksanakan mediasi untuk mencari solusi akibat membengkaknya tagihan rekening listrik PJU tadi, maka tak heran pernah sampai terjadi berbagai pihak dari pelbagai instansi terkait, ngumpul bareng membahas utang yang bisa memengaruhi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru itu. Mereka duduk satu atap mulai dari pihak Kejari, Inspektorat Kota Pekanbaru, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PLN. Hasilnya? Ya, itu. Antara lain, Pemko Pekanbaru resmi dinyatakan berhutang kepada PLN Rp136,9 miliar sesudah melalui kesepakan bersama. Duit sebanyak ini merupakan akumulasi nilai tagihan PJU Pekanbaru periode Juli 2018 sampai dengan Agustus 2019.

Jadi terhitung sejak Pemko Pekanbaru dinyatakan berhutang kepada PLN, hingga kini sudah berlangsung setahun. Lantas, selama rentang waktu satu tahun, ini sudah berapa jumlah tagihan rekening PJU yang diterima PLN area Pekanbaru dari jumlah piutang Rp136,9 miliar itu?

Menyangkut urusan duit hutang-piutang, ini Manager PLN Unit Pelayanan Pelanggan Pekanbaru (UP3) Himawan Sutanto maupun Humas-nya bernama Usman yang dihubungi dataprosa.com, tidak berada di tempat. Begitu juga saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA), terhubung namun tak ada respon.

Untuk urusan duit utang-piutang tagihan rekening PJU, agaknya pihak PLN tertutup. Padahal, jika diusut, duit PJU yang dikumpulkan PLN itu asalnya dari rakyat Pekanbaru juga, yang dipungut dari masing-masing tagihan rekening listrik masyarakat.

Dengan begitu, agaknya wajar saja jika masyarakat Pekanbaru berniat mengetahui perkembangan utang-piutang itu.

Lagi pula, mengacu dari kenyataan yang terjadi ini, jika Pemko Pekanbaru kalang kabut membayar rekening listrik PJU kepada PLN, masih ada kesempatan untuk berhutang dan “curhat” ke mana-mana, termasuk kepada kejaksaan. Tapi kalau ada warga Pekanbaru keteteran bayar rekening listrik, tidak memiliki kesempatan untuk “curhat” kepada siapa pun. Bagi yang menunggak meski satu bulan pun, tanpa ampun, PLN akan menyegel meteran listrik masyarakat di kediaman masing-masing.   

Dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru sendiri, wartawan memperoleh informasi bahwa Dishub sudah melakukan kewajibannya kepada PLN. “Sudah dicicil,” ujar Sunarko, Sekretaris Dishub Kota Pekanbaru kepada wartawan di kantor Dishub Kota Pekanbaru, Jumat (2/10-2020).

Sunarko tidak merinci berapa jumlah pembayaran yang sudah dicicil itu. Apakah menyicilnya setiap bulan, atau bagaimana.

“Jika utang listrik Pemko tak dibayar, listrik akan mati,” ucap Sunarko.

Lalu, bagaimana dengan pihak Kejari Pekanbaru, salah satu instansi yang berperan melakukan mediasi atas kemelut utang-piutang tersebut?

Ternyata, Kejari tidak mengetahui sampai sejauh mana perkembangan soal hutang-piutang itu. “Belum tahu,” kata Kejari Andi Suharlis kepada wartawan yang menghubunginya melalui aplikasi (WA), Kamis (8/10-2020). dp-01

54 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDBahasa Indonesia
en_USEnglish id_IDBahasa Indonesia